"Presiden harus punya kearifan dalam melihat aspirasi masyarakat Yogyakarta. Bagaimanapun Yogyakarta punya latar belakang sendiri yang karenanya mendapat keistimewaan dan dijamin konstitusi," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2011).
Lukman juga mengkritik pernyataan SBY yang menyinggung sistem monarki. Menurutnya, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan monarki kepemimpinan.
"Sebenarnya monarki itu lebih pada kultural bukan politik. Pemerintahan Yogyakarta itu sudah sama tata kelola pemerintahannya dengan republik ini," kritik Lukman.
Untuk itu menurut Lukman, sudah seharusnya SBY memberikan hak kepada Sultan Yogya agar langsung menjadi Gubernur DIY. Sebab, warga Yogyakarta tak mau diusik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar