J Kristiadi: Jangan Harap Reshuffle Akan Untungkan Rakyat

Jakarta - Apa tujuan mendasar dari reshuffle kabinet? Apakah setelah dilakukan reshuffle pemerintah akan efektif? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya didiskusikan terkait rencana reshuffle kabinet.

Namun faktanya, pemerintah tidak pernah mendiskusikan apa tujuan reshuffle. Yang terlihat pemerintah SBY mengesankan hanya ingin bagi-bagi kekuasaan dengan reshuffle tersebut.

"Yang terlihat hanya bagi-bagi kekuasaan dan tidak ada urusannya dengan rakyat. Isu kayak gini memang menarik untuk dibicarakan untuk menaikkan andrenalin, tapi tidak untuk hal yang hakiki," kritik pengamat politik J Kristiadi.

Dengan hiruk pikuk tersebut, reshuffle tidak bisa diharapkan bisa menguntungkan rakyat. Terlebih dari nama-nama yang beredar yang akan masuk kabinet lebih dilandasi alasan politis ketimbang profesionalitas dan kapasitas.

"Kalau cuma kutak-kutik elit partai, misalnya anak siapa, tetangga dimasukkan ke kabinet, tidak akan ada perbaikan. Percuma ngomong reshuflle. Presiden ini yang harus diutamakan kepentingan masyarakat tidak cuma bagi-bagi kursi," tegas Kristiadi.

Berikut wawancara detikcom dengan J Kristiadi, pengamat politik dari CSIS:

SBY akan melakukan reshuffle kabinet. Bagaimana tanggapan anda tentang reshuffle tersebut?

Sebetulnya kita tidak ada gunanya ngomong reshuffle saat ini. Kalau benar-benar mau melakukan reshuffle harus ada niat yang mendasar reshuffle ini dicari orang yang kompeten sesuai agenda mendesak pemerintah hingga 2014.

Kalau yang dilakukan sekarang ini saya temukan bahasa Belanda, itu Rijsttafel, sajian makanan yang dibagikan pada tamu. Inicuma bagi-bagi kursi, tidak ada diskusi publik yang bisa meyakinkan setelah dilakukan reshuffle pemerintah akan efektif.

Tidak pernah ada dibicarakan apa tujuan reshuffle ini. Apakah tujuannya untuk membentuk pemerintahan yang efektif, apa agenda mendesak 3,5 tahun ke depan, tidak pernah itu dibicarakan.

Jadi apa yang diinginkan apa fokus dari reshuffle ini, sebetulnya apa yang dibicarakan dari reshuffle ini? Reshuffle ini untuk kenyamanan SBY saja dalam bernegosiasi transaksi. Ini hiruk pikuknya kan seperti menyusun kabinet dulu, seolah-olah akan menjadikan tim ideal, tim kabinet impian masyarakat, ya kan? Tapi agendanya, tidak ada yang jelas.

Urusan macet di Merak Presiden sudah mengeluarkan instruksi saja tidak mempan, macet tetap tidak teratasi. Lalu kemacetan Jakarta juga tidak pernah bisa diatasi. Kemudian kemacetan program pemerintahan juga tidak diselesaikan. Sampai sekarang
tidak ada yang greget yang bisa membuktikan reshuffle itu memiliki agenda untuk kepentingan rakyat. Yang terlihat hanya bagi-bagi kekuasaan dan tidak ada urusannya dengan rakyat. Isu kayak gini memang menarik untuk dibicarakan untuk menaikkan andrenalin, tapi tidak untuk hal yang hakiki.

Semestinya dalam reshuffle harus seperti apa?

Harus ada isu yang mendasar siapa yang diuntungkan dari reshuffle ini? Reshuffle harus menguntungkan rakyat. SBY kurang kuat apa, dia dipilih 60 persen rakyat. Kalau mau reshuffle pilih orang yang kompeten. Tapi kalau asal pilih jangan harap reshuffle akan menguntungkan rakyat.

Kalau reshuffle, jadi sebaiknya kalangan profesional yang diajak masuk kabinet?

Bisa profesional yang ada dukungan politik. SBY bisa menyampaikan pada partai politik, misalnya hai partai A, partai B, saya akan mengganti Menteri ESDM, siapa orang yang kompeten mengerti ini. Saya juga akan mengganti Menteri PU untuk memperbaiki infrastruktur, siapa kader anda yang paling hebat menguasai masalah infrastruktur? Kalau di parpol tidak ada, cari di luar partai.

Kalau cuma kutak-kutik elit partai, misalnya anak siapa, tetangga dimasukkan ke kabinet, tidak akan ada perbaikan. Percuma ngomong reshuflle. Presiden ini yang harus diutamakan kepentingan masyarakat tidak cuma bagi-bagi kursi.

Apakah reshuffle kabinet tidak akan ada gunanya?

Publik harus mengingatkan sekarang ini kita menari di gendang politik yang dangkal. Media semestinya memberikan pencerahan.

Gonta-ganti menteri tidak akan ada gunanya kalau tidak jelas agenda mendasar apa yang ingin dicapai selama pemerintahan 3,5 tahun ke depan ini.

Rakyat itu sudah menunggu lama kerja nyata pemerintah. Misalkan mengatasi macet tidak cuma diinstruksikan tapi harus dilaksanakan. Masalah macet di Merak, kurang listrik dan masalah infrastruktur itu masalah yang jelas-jelas harus diatasi.

Kabinet bisa diisi siapa saja yang kompeten, bisa profesional bisa parpol asal ada kepemimpinan yang bisa menegaskan mereka benar-benar bekerja untuk melaksanakan agenda yang mendesak untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Apa agenda yang mendesak dilakukan pemerintahan 3,5 tahun ke depan ini?

Ada berbagai macam, di bidang politik yaitu membangun pilar dan struktur kekuasaan yang lebih jelas. Negara kita kan sistem presidensial, dalam presidensial itu tidak ada oposisi. Sekarang ini kan tidak jelas, kita presidensial apa parlementer. Lalu Otonami daerah, keunikan harus dihargai di daerah.

Bidang ekonomi, kemiskinan harus dikurangi. Bidang hukum, korupsi harus dibasmi. Agenda itu harus ditanamkan betul. Jangan kemudian ada insidental usul Pansus Mafia Pajak tidak cocok lalu dilakukan reshuffle. Itu kan pendangkalan politik yang menenggelamkan bangsa.

Harus ada agenda jelas reshuffle itu untuk tujuan apa, pilih yang kompeten, tidak perlu orang partai, bisa dari orang-orang yang punya afiliasi cita-cita luhur. Jangan tetangga, anaknya dimasukin, lama-lama abdi dalam juga dimasukin.

Jadi sebaiknya SBY tidak perlu takut Golkar dan PKS berada di luar kabinet?

Tidak usah takut. 60 Persen rakyat itu mendukung SBY. Kalau mau reshuffle untuk kepentingan rakyat harus jelas. Tapi sekarang ini kan tidak jelas, ini hanya hiruk pikuk seperti menyusun kabinet seperti akan membentuk dream tim, tapi kemudian ternyata hanya pepesan kosong.

Dalam reshuffle ini, PKS kabarnya akan dikeluarkan dari koalisi, bagaimana tanggapan anda?

Kalau PKS disingkirkan apa dosanya PKS? Ada 11 agrement, dan bila melihat itu sangat sulit menilai mana yang menyimpang. Lalu kenapa Golkar yang juga galak bisa bebas dari dosa itu?

PKS dan Golkar tidak perlu takut berada di luar pemerintahan?

Kalau memang parpol yang bagus, PKS harus tunjukkan PKS itu partai yang berkarakter, di mapun ia berada ia akan selalu bersih, adil dan profesional. Tidak perlu takut. Perjuangan itu kan jangka panjang.

Golkar tidak perlu balas dendam, ngapain balas dendam? Kalau kita punya niat luhur, di luar atau di dalam kekuasaan itu sama mulianya.

(iy/diks)

Kita Miskin Karena Miskin

Jakarta - Arab Saudi stop Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kabar itu mengejutkan. Sebab dari warta itu terbayang membludaknya pengangguran, tambahnya penduduk miskin. Kriminalitas, bunuh diri, serta aksi terorisme pun punya peluang berbiak. Kapan negara mampu memberi lapangan kerja bagi saudara-saudara kita itu?

Terus terang kabar itu menyesakkan dada sebagian pencari kerja dari Jawa. Sebab sejuta TKI pengadu nasib di Arab Saudi yang terombang-ambing dalam keresahan itu memang mayoritas berasal dari pulau ini. Balik pulang tidak jelas mau kerja apa. Tetap bertahan nasibnya tergantung di ranting rapuh. Kendati Arab Saudi secara resmi menyebut itu bukan kebijakan pemerintah.

Dalam pandangan klasik, orang Jawa itu nrimo ing pandum. Menerima apa yang diberikan Gusti Allah. Mereka tahan menderita, tenang dihimpit kemiskinan, dan tabah dalam ketidak-berdayaan. Pameo mangan ora mangan asal kumpul. Makan tidak makan asal kumpul pas sebagai atribut.

Namun puluhan tahun lalu saat masih hidup di desa saya dibuat tertegun dengan para tetangga saya. Semua lelaki bertaburan meninggalkan kampung. Mereka ada yang ke Malaysia, Arab Saudi, bahkan tidak sedikit yang ke Amerika Serikat. Desa tinggal dihuni anak-anak, para istri, dan perangkat desa.

Keterkejutan itu memunculkan kejutan puluhan tahun berikutnya. Rumah reyot dari bambu hilang dari pandangan, berganti rumah tembok full keramik. Isi rumah dipenuhi perabot mewah . Dan mobil atau motor tidak sulit ditemukan parkir di depan rumah.
Kemakmuran itu, terus terang, berkat nekad sebagai tenaga kerja di negara lain. Disebut nekad, karena mereka tidak mengerti apa itu paspor, apalagi visa. Yang di Malaysia jadi buruan polisi dan 'dipermurah' tenaganya oleh para tekong. Yang di Amerika 'dirawat negara' karena alasan sama, itu adalah tetangga saya. Termasuk Amrozi almarhum. Tapi begitu, saat pulang dia masih punya sisa uang yang cukup lumayan.

Sekarang, mereka banyak yang sudah punya izin tinggal. Ada yang menjadi warga negara setempat, punya usaha, dan berpenghasilan tak terbayangkan seandainya tetap hidup di desa. Wargaku, tetanggaku, yang tek-iyek (asli) Lamongan itu kini kalau pulang ke desa adalah klangenan. Nostalgia melihat potret kemiskinan masa lalu. Keguyuban memang cermin hidup di pedesaan. Pertemanan dan kekeluargaan lekat satu sama lain. Kalaulah mereka kemudian kabur meninggalkan kampung halaman pun rela menjadi warga negara di luar Indonesia, itu karena terpaksa. Dia dipaksa keadaan. Daerah Lamongan yang terbanyak menjadi TKI juga karena alasan sama.

Daerah ini sangat miskin. Kemiskinan itu tergambar dalam rangkaian kata 'rendeng gak iso ndodok, ketigo gak iso cewok'. Musim hujan tidak bisa duduk karena dimana-mana banjir. Dan musim panas tidak ada air, bahkan hanya sekadar untuk cebok. Ini penyulut revolusi 'tak penting kumpul, yang penting bisa makan' menjadi ikon. Pemerintah dari tahun ke tahun selalu bilang ekonomi membaik dan kemiskinan menurun. Angka yang 'debatable' itu selalu dijadikan indikator kesuksesan. Tapi coba lihat asal uang yang masuk untuk membiayai negara ini (APBN). Dari sana tampak, rasanya pemerintah gagal memberi pekerjaan dan salah menjalankan roda kebijakan.

Mungkin ekonomi membaik, tetapi ekonomi siapa? Mungkin kemiskinan turun, itu jika terus digenjot 'ekspor orang miskin' berlipat-lipat ke berbagai negara di dunia tanpa perlindungan, tanpa perduli kesakitan dan nistanya sebuah negara. Untuk itu saya tabik pada para TKI, legal atau ilegal. Sebab mereka lebih punya inisiatif dibanding negara yang belum punya inisiatif untuk memberi pekerjaan, apalagi kesejahteraan bagi rakyatnya.

Biarlah pemerintah terus asyik dengan kebijakan pro growth, pertumbuhan yang menciptakan konglomerasi dan membuang rakyat miskin penghuni mayoritas negeri ini. Sebab seperti kata Ragnar Nurkse, teoritikus kemiskinan itu, sebuah negara itu miskin, karena dia memang miskin. Miskin harta, miskin otak, dan miskin ide. Adakah benar kita miskin?


Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

Alanda: Ibu, 10 Tahun Penjara, Rp10 Miliar

"Ini negara yang saya dulu percayai, negara yang katanya berlandaskan hukum."


VIVAnews - Pagi ini, Rabu, 9 Februari 2011, ramai tersebar di Twitter blog seorang mahasiswi bernama Alanda Kariza. Isinya membuat trenyuh hati dan membuat kita bertanya-tanya tentang makna keadilan di Republik.

Alanda berkisah, dengan polosnya, tentang ketidakadilan yang dia dan keluarganya rasakan. Ibunya, seorang karyawan di Bank Century, kini menghadapi tuntutan. Tak kepalang tanggung, jaksa menuntut 10 tahun penjara plus denda Rp10 miliar--jauh lebih berat dari vonis yang dijatuhkan hakim kepada mafia pajak Gayus Tambunan dan pemilik Century yang menggangsir banknya sendiri, Robert Tantular.

Atas seizin Alanda, berikut adalah curahan hati dia yang dipublikasikan di blog pribadinya, alandakariza.com. Untuk Anda yang ingin berkomunikasi dengan Alanda, silakan tweet ke @alandakariza.

***

Ibu, 10 Tahun Penjara, 10 Milyar Rupiah

Oleh: Alanda Kariza

Jika ditanya apa cita-cita saya, saya hampir selalu menjawab bahwa saya ingin membuat Ibu saya bangga. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibanding mendengar Ibu menceritakan aktivitas saya kepada orang lain dengan wajah berbinar-binar. Semua mimpi yang saya bangun satu persatu, dan semoga semua bisa saya raih, saya persembahkan untuk beliau. Belakangan ini, kita dibombardir berita buruk yang tidak habis-habisnya, dan hampir semuanya merupakan isu hukum. Saya… tidak henti-hentinya memikirkan Ibu. Terbangun di tengah malam dan menangis, kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan rutin (termasuk, surprisingly, makan), ketidakinginan untuk menyimak berita… Entah apa lagi.

Selasa, 25 Januari 2011, periode ujian akhir semester dimulai. Hari itu juga, Ibu harus menghadiri sidang pembacaan tuntutan. Hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Ibu saya, yang sejak bulan September 2005 bekerja di Bank Century. Hanya keluarga dan kerabat dekat kami yang mengetahui bahwa Ibu menjadi tersangka di beberapa kasus yang berhubungan dengan pencairan kredit di Bank Century. Sidang pembacaan tuntutan kemarin merupakan salah satu dari beberapa sidang terakhir di kasus pertamanya.

Sejak Bank Century di-bailout dan diambil alih oleh LPS, kira-kira bulan November 2008 (saya ingat karena baru mendapat pengumuman bahwa terpilih sebagai Global Changemaker dari Indonesia), Ibu sering sekali pulang malam, karena ada terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya jarang bertemu beliau. Bahkan ketika saya berulangtahun ke 18, saya tidak bertemu dengan Ibu sama sekali, karena beliau masih harus mengurus pekerjaan di kantor. Itu pertama kalinya saya berulangtahun tanpa Ibu.  Seiring dengan diusutnya kasus Century, Ibu harus bolak-balik ke Bareskrim untuk diinterogasi oleh penyidik sebagai saksi untuk kasus-kasus yang melibatkan atasan-atasannya.

Sejak saya kecil, Ibu saya harus bekerja membanting tulang agar kami bisa mendapat hidup yang layak – agar saya mendapat pendidikan yang layak. Ketika saya duduk di SMP, beliau sempat di-PHK karena kantornya ditutup. Kami mengalami kesulitan keuangan pada saat itu, sampai akhirnya saya menerbitkan buku saya agar saya punya “uang saku” sendiri dan tidak merepotkan beliau, maupun Papa. Ibu sempat menjadi broker property, berjualan air mineral galonan, sampai berjualan mukena. Adik pertama saya, Aisya, ketika itu masih kecil. Ibupun mengandung dan melahirkan adik kedua saya, Fara. Akhirnya, ketika buku saya terbit, beliau mendapat pekerjaan di Bank Century. Papa sudah duluan bekerja di sana, tetapi hanya sebagai staf operasional.

Saya lupa kapan… tapi pada suatu hari, saya mendengar status Ibu di Bareskrim berubah menjadi TSK. Tersangka.

***

Itu merupakan hal yang tidak pernah terlintas di pikiran saya sebelumnya. Tersangka? Dalam kasus apa? Dituduh menyelewengkan uang?

Sejak Ibu bekerja di Century, hidup kami tetap biasa-biasa saja. Jabatan Ibu sebagai Kepala Divisi boleh dibilang tinggi, tapi tidak membuat kami bisa hidup dengan berfoya-foya. Orang-orang di kantor Ibu bisa punya mobil mahal, belanja tas bagus, make up mahal… Tidak dengan Ibu. Mobil keluarga kami hanya satu, itupun tidak mewah. Saya sekolah di SMA negeri dan tidak bisa memilih perguruan tinggi swasta untuk meneruskan pendidikan karena biayanya bergantung pada asuransi pendidikan. Ibu tidak membiarkan saya mendaftarkan diri untuk program beasiswa di luar negeri – beliau khawatir tidak bisa menanggung biaya hidup saya di sana. Papa di-PHK segera setelah kasus Century mencuat ke permukaan. Papa tidak bekerja, hanya Ibu yang menjadi “tulang punggung” di keluarga saya. Papa dan saya sifatnya hanya “membantu”.

Saat itu, berat sekali rasanya, Ibu memiliki titel “tersangka” di suatu kasus. Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya ketika itu. Saya duduk di Kelas 3 SMA tatkala status Ibu berubah. Ibu jatuh sakit karena tertekan. Tepat satu hari sebelum Ujian Akhir Nasional, Ibu harus diopname, dan saya baru tahu pukul 10 malam karena keluarga saya khawatir hal ini akan mengganggu konsentrasi saya dalam menjalani ujian. Saya tidak lagi bisa memfokuskan pikiran saya terhadap UAN SMA. Pikiran saya hanya Ibu, Ibu, dan Ibu.

Sejak itu, hidup kami benar-benar berubah… walau dari luar, Ibu dan Papa berusaha terlihat biasa-biasa saja. Mereka tidak cerita banyak kepada saya. Mobil dijual dan mereka membeli yang jauh lebih murah. Kami jarang pergi jalan-jalan dan saya jarang mendapat uang jajan. Kami lebih jarang menyantap pizza hasil delivery order. Supir diberhentikan, dan hanya punya satu pembantu di rumah. Ibu dipindahkan ke kantor cabang, sementara Papa mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Saya beruntung, mereka berdua tidak pernah menahan saya dari melakukan hal-hal yang saya mau lakukan, terutama aktivitas Global Changemakers dan IYC. Tapi, saya sadar, bahwa hidup kami benar-benar berubah.

I can live with that. I’m willing to work part time, do internships, and work my ass off to publish more and more books if it would help my parents, especially my mother. Although I don’t have my own car and I can’t shop luxurious stuff just like my friends do, I’m happy, and I’m willing to live like that. Saya mau, meski hal tersebut pasti melelahkan. Saya memilih beasiswa dari BINUS International dibanding Universitas Indonesia, salah satunya juga supaya orangtua saya tidak perlu lagi membiayai pendidikan saya. Supaya uang untuk saya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan adik-adik saya. Saya ingin mereka bisa les Bahasa Inggris bertahun-tahun seperti saya dulu… siapa tahu mereka bisa memenangkan kompetisi-kompetisi internasional yang bergengsi.

Awalnya pun berat bagi Ibu, tapi lambat laun, Ibu sangat ikhlas. Ibu jarang membagi kesulitannya kepada saya – selalu disimpan sendiri atau dibagi ke Papa. Beliau hanya mengingatkan saya untuk tidak lupa shalat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik agar beasiswa tidak dicabut. Dari apa yang dialami Ibu, saya belajar untuk tidak dengan mudah mempercayai orang lain. Ibu orang baik dan hampir tidak pernah berprasangka buruk. Tapi sepertinya kebaikannya justru dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain.

Ibu dituduh terlibat dalam pencairan beberapa kredit bermasalah, yang disebut sebagai “kredit komando” karena bisa cair tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Beberapa kredit cair tanpa ditandatangani oleh Ibu sebelumnya. Padahal, seharusnya semua kredit baru bisa cair setelah ditandatangani oleh beliau yang menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Legal. Ya, tidak masuk akal.

“Kredit komando” ini terjadi atas perintah dua orang yang mungkin sudah familiar bagi orang-orang yang mengikuti kasus Century melalui berita, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim. Dua orang ini sudah ditahan dan seharusnya, menurut saya, kasusnya sudah selesai. Ibu dulu hanya menjadi saksi dalam kasus mereka berdua, karena kredit-kredit tersebut cair karena perintah mereka, bukan Ibu. Bahkan tandatangan Ibu pun “dilangkahi”. Pertanyaan saya, mengapa Ibu dijadikan tersangka? Nonsens.

Oleh karena itulah, saya optimis. Saya tahu bahwa Ibu tidak bersalah, walaupun saya ‘awam’ dalam dunia hukum perbankan. Saya selalu berkata kepada Ibu bahwa semua akan baik-baik saja, karena itulah yang saya percayai, bahwa negara ini (seharusnya) melindungi mereka yang tidak bersalah, bahwa negara ini adalah negara hukum.

Sampai akhirnya, pada tanggal 25 Januari 2011, sehari sebelum saya ujian Introduction to Financial Accounting, saya harus menerima sesuatu yang, sedikit-banyak, menghancurkan mimpi yang telah saya bangun bertahun-tahun, dalam sekejap.

Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa-biasa saja. Ujian hari itu bisa saya kerjakan dengan baik. Saya pulang cepat dari kampus, tidur siang, bangun dan menonton televisi. Ibu pulang malam. Status BBM salah seorang tante berisi: “Deep sorrow, Arga”. (Nama Ibu adalah Arga Tirta Kirana). Saat itu, untuk sejenak, saya tidak mau tahu apa yang terjadi. Hari itu, Ibu dan Papa pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendengar pembacaan tuntutan.

Ibu dituntut kurungan 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 milyar Rupiah.

Sesak nafas. Yang terasa cuma airmata yang tidak berhenti.

Mungkin, ini cuma mimpi buruk… Mungkin, ketika terbangun, ternyata kasus ini sudah berakhir, dan saya bisa menjalani hidup yang “biasa” lagi dengan Ibu, Papa, dan dua adik-adik yang masih kecil. Walau hidup kami tidak mewah, tapi bahagia. Tidak harus ada sidang, tidak harus ada penyidikan di Bareskrim, tidak harus ada pulang larut karena harus ke kantor pengacara, tidak harus melewatkan makan malam yang biasanya dinikmati bersama-sama. Saya kangen Ibu masak di rumah: pudding roti, spaghetti, roast chicken, sop buntut, apapun. Saya kangen pergi ke luar kota, walau cuma ke Bogor, bersama keluarga. Hal-hal kecil yang sudah tidak bisa kami nikmati lagi. Kalau ini hanya mimpi buruk, saya mau cepat-cepat bangun.

Mungkin saya tidak sepintar banyak orang di luar sana, terutama para ahli hukum: mulai dari hakim, jaksa, sampai pengacara maupun notaris. Saya tiga kali mencoba untuk diterima di FHUI, dan tiga kali gagal. Tapi, saya bisa menilai bahwa tuntutan yang diajukan itu tidak masuk di akal.

Gayus – kita semua tahu kasusnya, kekayaannya, kontroversinya – divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta. Robert Tantular dituntut hukuman penjara selama 8 tahun dan Hermanus Hasan Muslim dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dari PN Jakarta Pusat. Lalu, mengapa Ibu 10 tahun? Setolol dan seaneh apapun saya, saya cukup waras untuk tidak sanggup mengerti konsep tersebut menggunakan nalar dan logika saya. Apakah karena keluarga kami tidak memiliki uang? Ataukah karena Ibu justru terlalu baik?

Ini negara yang saya dulu percayai, negara yang katanya berlandaskan hukum. Atas nama Indonesia, saya dulu pergi ke forum internasional Global Changemakers. Atas nama Indonesia, saya mengikuti summer course di Montana. Untuk Indonesia, saya memiliki ide dan mengajak teman-teman menyelenggarakan Indonesian Youth Conference 2010. Indonesia yang sama yang membiarkan ketidakadilan menggerogoti penduduknya. Indonesia yang sama yang membiarkan siapapun mengkambinghitamkan orang lain ketika berbuat kesalahan, selama ada uang. Indonesia yang sama yang menghancurkan mimpi-mimpi saya.

“Apa yang Alanda ingin lakukan sepuluh tahun lagi?”

Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan – mungkin – untuk Indonesia. Ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC terus menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta. Sekarang hanya ingin Ibu bebas dari seluruh kasus tersebut. Sekarang hanya ingin hidup bahagia bersama Ibu, Papa, dan adik-adik – di rumah kami yang tidak besar tapi cukup nyaman; jalan-jalan dengan mobil yang tidak mahal tapi bisa membawa kami pergi ke tempat-tempat menyenangkan.

Saya mau ada Ibu di ulangtahun saya yang keduapuluh, dua minggu lagi. Saya mau ada Ibu di peluncuran buku saya – seperti biasanya. Saya mau ada Ibu waktu nanti saya lulus dan diwisuda. Saya mau ada Ibu ketika saya suatu hari nanti menikah. Saya mau ada Ibu ketika saya hamil dan melahirkan anak-anak saya.

Uang, politik, hukum yang ada di negara ini menghancurkan bayangan saya tentang hal itu. Mungkin selamanya pilar-pilar hukum hanya akan mempermasalahkan kredit-kredit macet, menjebloskan orang-orang ‘kecil’ ke penjara tanpa bukti dan analisa yang komprehensif (maupun putusan yang masuk di akal), bukan 6,7T yang entah ada di mana saat ini. Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat pemuda-pemuda optimis berhenti berkarya untuk Indonesia. Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat individu-individu brilian memilih untuk tinggal dan berkarya bagi negara lain… agar keluarga mereka tetap utuh. Supaya mereka tidak harus menghadapi ketidakadilan yang menjijikan seperti ini.

Saya mau Ibu ada di rumah, Indonesia. Tidak di penjara, tidak di tempat lain, tapi di rumah, bersama saya, Papa, Aisya, dan Fara.

Hari Kamis, Ibu akan membacakan pledooi (pembelaan) di PN Jakarta Pusat. Ibu akan menceritakan seluruh kejadian yang beliau alami dan mengapa seharusnya beliau tidak mengalami tuduhan apalagi tuntutan ini.

Saya mohon doanya buat Ibu, walau mungkin Anda tidak pernah mengenalnya. Ia berjasa besar bagi saya, dan saya yakin, bagi banyak orang di luar sana. Beliau membutuhkan doa, dukungan, dan bantuan dari banyak orang.

Even if I have to let Indonesian Youth Conference go, even if I have to work hard 24/7 to live without having to ask for allowances from my mother… I’m willing to do so.

I just want her to stay with me… instead of behind those scary bars. I just want her to witness everything that I will achieve in the future. I just want her to see my little sisters grow up, beautifully. I just want her to always be there around the dining table, and we’ll have dinner together. I just want her to cook again for the whole family on Sunday mornings. I just want her to let me drive for her when she has to go somewhere. I just want her to listen to my stories about my boyfriend, my friend, campus life, or silly little things. I just want her here… Here.
I love you, Mum. I do… :’(

Menjarah PT KS di Lantai Bursa (1) Bagi-bagi Saham Krakatau Steel Ala Politisi Senayan

Jakarta - Soal bagi-bagi saham penjualan perdana saham PT Krakatau Steel (KS), tak hanya menerpa wartawan, tetapi juga para politisi Senayan. Tentu nilainya tak tangung-tanggung. Kalau wartawan peliput lantai bursa dikabarkan mendapat jatah 1.500 lot, para politisi Senaya bisa berlipat-lipat, 166.000 lot. Jika dirupiahkan dengan harga saham sebesar Rp 850 maka nilainya sekitar Rp 70 miliar.

Sesuai asas proporsionalitas, masing-masing fraksi mendapat jatah sesuai dengan jumlah kursi yang dimiliki. Singkat kata, Fraksi Partai Demokrat dapat jatah paling banyak, yang paling sedikit tentu saja Fraksi Partai Hanura. Namun "kebersamaan" para politisi berubah jadi aib, setelah salah satu fraksi tidak mendapat sebagaimana mestinya.

Orang-orang PAN berkoar, jatahnya diambil oleh Demokrat saat-saat akhir menjelang pembagian. Demokrat sendiri, sebagai partai yang paling berkuasa, tidak bisa menahan diri untuk bertindak adil. Maklum, kabarnya, jatah PAN tiba-tiba diambil oleh seorang politisi muda, anak dari orang berpengaruh di jagat politik. Lah, kalau anak big bos punya mau, siapa bisa cegah. Ributlah PAN!

Sedari awal proses IPO PT KS memang sudah mengundang banyak pertanyaan. Pemerintah selaku pemegang tunggal saham PT KS ingin menjual 20% sahamnya ke lantai bursa. Masalah pertama muncul ketika saham perdana ditetapkan Rp 850. Harga ini dinilai terlalu rendah dari harga yang sebenarnya, sehingga penetapan harga itu dicurigai sebagai cara mudah untuk menggerogoti kekayaan negara melalui mekanisme pasar.

Kedua, sebagaian besar saham yang ditawarkan justru diperuntukkan investor asing. Hal ini menimbulkan protes, karena investor nasional sebetulnya memiliki dana yang cukup untuk membeli saham perdana PT KS. Benar saja, ketika hari pertama saham PT melantai di Bursa Efek Indonesia, harganya langsung melejit sampai 49%. Padahal menurut aturan main di bursa, jika harga saham melejit sampai 50%, perdagangan saham PT KS pasti dihentikan. Pernyataan bahwa investasi cenderung berjangka panjang, tidak terbukti di sini.

Ketiga, pembelian retail ternyata berjalan tidak sehat. Banyak pribadi yang tidak mendapatkan saham yang diinginkan, meskipun telah menyiapkan dana besar. Banyak bandar atau cukong bermain, sehingga mereka yang biasa main saham ritel, merasa ditipu oleh PT KS dan underwriter-nya. Pada titik inilah terkuak aksi para investor "gadungan" yang tidak lain adalah para politisi Senayan.

Akibat masalah tersebut, ditimpa oleh ketidakadilan yang dialami oleh politisi PAN, maka kisruh jual beli saham PT KS berlanjut di arena politik. Senin (29/11/2010) malam ini, akan ada Rapat Kerja Komisi XI dengan Komite Privatisasi, Menteri BUMN, underwriters, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam LK).

Sejumlah politisi menyerukan perlu dibentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan penjulan saham perdana KS. Rapat nanti malam akan memastikan jadi tidaknya pembentukan panitia khusus. Namun kalau melihat gelagatnya, seruan pembentukan pansus hanyalah gagah-gagahan saja. Mereka akan memahami penjelasan pejabat yang berwenang, dan di balik itu semua, masalah pasti sudah diselesaikan melalui lobi-lobi.

Jika pangkal masalah ini adalah soal jatah yang tidak sampai di tangan, maka dengan sendirinya masalah akan selesai bila jatah saham itu dikembalikan, meskipun bukan dalam bentuk saham lagi. Jika masalahnya adalah kerugian negara, pertanyaannya adalah siapa yang telah bertindak merugikan negara?

Bukan hanya Menteri dan pejabat BUMN, pimpinan PT KS dan underwriters, tetapi juga DPR yang memang menjadi penentu jadi tidaknya IPO PT KS. Mereka juga yang mengetahui proses penentuan harga perdana, sehingga mereka berebut jatah saham perdana. Insider trading? Jelas sekali! Tetapi apa DPR mau membuka borok sendiri? Para wakil rakyat itu bukan kumpulan orang-orang bodoh, meski terbiasa membodohi diri sendiri. (diks/fay)

Laporan dari Den Haag Prof. Sofjan: Gerombolan BK DPR RI Itu Seharusnya Ditangkap!

Den Haag - Gerombolan BK DPR RI yang berlagak studi banding ke Yunani seharusnya ditangkap, sebab perjalanan mereka penuh kebohongan. Hal itu disampaikan presiden Islamic university of Europe Rotterdam Prof. Dr. sofjan Siregar dalam bincang-bincang dengan detikcom di Den Haag, Jumat (3/12/2010).

"Plesiran BK DPR RI ke Yunani untuk kedok studi banding etika, ternyata penuh kebohongan dan pembohongan publik. Bahkan mereka ngaku mau belajar etika, tapi mereka pula yang menginjak injak etika," ujar Sofjan. Menurut Sofjan, kebohongan dan pembohongan publik pertama semula mereka mengatakan hanya transit dua jam di Turki.

Kebohongan dan pembohongan kedua, pimpinan rombongan bilang terpaksa dua hari transit di Turki karena tidak ada pesawat. Dari dalih dua jam berkembang menjadi dua hari. Kebohongan dan pembohongan ketiga dikatakan tidak ada pesawat ke Jakarta. "Kalau BK DPR RI itu bepergian 30 tahun silam mungkin masih bisa dipercaya bahwa tidak ada connecting flight dari Turki ke Jakarta. Tapi di masa sekarang ini ke ibukota negara mana pun ada connecting flight paling sedikit lima connecting flight dari Eropa ke Jakarta, khususnya dari Turki ke Jakarta," tandas Sofjan. Lanjut Sofjan, untuk menutupi kebohongan itu para anggota yang berpretensi wakil rakyat itu lalu mengembangkan dalih melakukan manuver bisnis, berlagak mencari investor atau buyer furnitur.

"Ketua gerombolan dewan penipu rakyat itu pun ngomong bahwa ratusan miliar devisa akan dipasok awal januari 2011, jadi nilai tiket dan plesiran mereka tidak ada artinya, jika mereka bisa memasukkan uang ratusan miliar rupiah, kibul ketua pengkhianat rakyat itu," kecam Sofjan. Dikatakan, bahwa hanya di Indonesia pejabat parlemen negara bisa menyalahgunakan uang negara tidak sesuai peruntukan dan berbohong terang-terangan tanpa ada tindakan dan proses hukum.

"Jika betul Indonesia adalah negara hukum, maka para penipu dan pembohong itu seharusnya sudah ditangkap dan diperiksa," tegas Sofjan. Indikasi kebohongan-kebohongan tim BK DPR RI itu menurut Sofjan sudah sangat jelas, sebab tidak ada satu pun pebisnis asing yang serta merta mau transaksi miliaran rupiah hanya berdasarkan ketemu orang parlemen, apalagi cuma lisan.

Sofjan menilai klarifikasi dari pimpinan DPR RI bahwa studi banding ke Yunani tidak bermasalah dan dianggap selesai, merupakan pelecehan hukum, bukti ketidakbecusan pimpinan DPR RI dan mereka gerombolan yang setali tiga uang. "Ini suatu delik hukum yang sangat serius. Sudah saatnya KPK menangkap gerombolan BK DPR ke Yunani untuk di proses secara hukum," demikian Sofjan.

(es/es)Eddi Santosa - detikNews

Begitu Sulit Mencari Karyawan Jujur (SPBU 34 165 11)

Jakarta - Pada Sabtu tanggal 27 November 2010 yang lalu saya mengisi bensin di SPBU 34.165.11 daerah Sawangan. Kekecewaan saya berawal ketika salah seorang pengendara di depan saya yang selesai mengisi BBM jenis premium setelah membayar ternyata masih ada uang kembalian yang harus dikembalikan oleh petugas pom bensin. Jumlahnya kurang lebih 4 ribuan rupiah (saya lihat petugas mengambil uang kembalian pecahan 2000-an).

Apakah karera terburu-atau lupa si pengendara pergi dengan perlahan. Seketika itu juga petugas hanya melihat saja kepergian pengendara tersebut dan memasukkan kembali uang kembalian ke dalam laci dan tidak ada niat untuk memanggil pengendara tersebut.

Setelah kejadian tersebut tiba giliran saya untuk mengisi BBM. Saya mengatakan agar diisi penuh. Setelah penuh di monitor tertera Rp 13.060. Saya membayar dengan uang pecahan 20 ribu. Seharusnya saya menerima kembalian Rp 6.900. Tapi, saya hanya diberi uang kembalian Rp 5.500.

Setelah lama berfikir akhirnya saya coba untuk menanyakan berapa uang kembalian sebenarnya kepada petugas yang bergegas mau pergi. Dengan agak tergesa-gesa petugas menambahkan uang kembalian sebesar Rp 1.000 lagi.

Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jumlah uang tersebut. Namun kejujuran petugas pom bensin ini sudah terjual dengan harga yang sangat-sangat rendah. Dan, menurut saya ini adalah bentuk korupsi level bawah yang sudah mengakar di dalam diri masyarakat Indonesia. Sementara di satu sisi masyarakat kita heboh membicarakan orang lain yang korupsi namun tidak pernah berkaca pada diri sendiri.

Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Terima kasih.

Salam,
Hendri
TMII Jakarta Timur
balanpas@yahoo.com
0818274670


(msh/msh)

KEISTIMEWAAN DIY - Warga Yogya Akan Melawan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah dan bertekad melakukan perlawanan politik secara masif terhadap pemerintah pusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakan konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Pendukung pro-penetapan siap menggelar sidang rakyat untuk menetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Mereka yang pada hari Senin (29/11/2010) menyatakan dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur adalah Paguyuban Dukuh Se-DIY Semarsembogo di Yogyakarta, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, komunitas Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di Kuningan Jabar, pakar hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo, serta dua guru besar emeritus administrasi pemerintahan dan sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Hotman Siahaan.

Sebelumnya, beberapa media memberitakan, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11/2010), menyatakan, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, ”Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan pelaksanaannya.”

”Apakah yang dimaksud monarki itu karena kebetulan Sultan menjadi gubernur?” tanya Sultan HB X kepada pers di Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (27/11/2010).

Sultan HB X menyatakan, apabila ia sebagai Sultan dianggap pemerintah pusat mengganggu penataan pemerintahan di DIY terkait pemilihan atau penetapan gubernur DIY, Sultan akan mempertimbangkan kembali jabatan gubernur yang dijabatnya itu. ”Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, jabatan gubernur yang ada pada saya ini akan saya pertimbangkan kembali,” katanya.

Sementara di tingkat nasional, mayoritas fraksi di DPR pusat pun beberapa waktu lalu telah menyatakan mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Komunitas dan organisasi kemasyarakatan, para ilmuwan, serta politisi di DPR menilai pemerintah pusat selama ini—oleh kepentingan politik praktis—cenderung mengabaikan fakta sejarah nasional dan sumbangsih besar Yogyakarta bagi tegaknya Republik Indonesia muda ketika itu sehingga tetap lestari dan kokoh sampai sekarang.

Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka Santosa mengatakan, proses pengangkatan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.


Kompas Cetak
Sumber :

MPR: SBY Harus Hormati Keistimewaan Yogya

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap Presiden SBY memahami keistimewaan Yogyakarta. MPR minta Presiden memahami keinginan rakyat Yogyakarta agar Sultan langsung otomatis menjadi Gubernur DIY.

"Presiden harus punya kearifan dalam melihat aspirasi masyarakat Yogyakarta. Bagaimanapun Yogyakarta punya latar belakang sendiri yang karenanya mendapat keistimewaan dan dijamin konstitusi," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2011).

Lukman juga mengkritik pernyataan SBY yang menyinggung sistem monarki. Menurutnya, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan monarki kepemimpinan.

"Sebenarnya monarki itu lebih pada kultural bukan politik. Pemerintahan Yogyakarta itu sudah sama tata kelola pemerintahannya dengan republik ini," kritik Lukman.

Untuk itu menurut Lukman, sudah seharusnya SBY memberikan hak kepada Sultan Yogya agar langsung menjadi Gubernur DIY. Sebab, warga Yogyakarta tak mau diusik.

Jika Copot Keistimewaan Yogya, Kembalikan Dulu 5 Juta Gulden Plus Bunga

Jakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta paling berperan saat Republik Indonesia mengalami masa-masa sulit di masa awal kemerdekaan. Jutaan gulden dikucurkan dari kocek pribadi kraton untuk membayar para pegawai pemerintah tiga bulan pertama pemerintahan dipindah ke Yogya. Ibaratnya, Yogyakarta merawat bayi RI yang baru lahir."Kita hendaknya hargai sejarah, termasuk membalas budi kepada DIY, termasuk juga Sultan HB IX. Pada tahun 1945-1948 bahkan sampai awal 1949, Yogyakarta bagaikan bidan yang merawat bayi RI yang baru lahir," kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/11/2010).

Pada tahun-tahun tersebut, Ibukota Indonesia yang masih berada di Jakarta sedang dalam suasana mencekam. Ribuan orang tewas dibantai oleh Belanda, Jepang, dan bahkan penduduk pribumi sendiri hingga akhirnya Soekarno-Hatta pun mengungsi ke Yogyakarta."Bayangkan, Soekarno dan keluarganya bersama Hatta waktu itu ke Yogyakarta naik satu gerbong ke Yogya tanpa bawa apa-apa. Kemudian ditampung di Yogya oleh Sultan HB," papar Asvi.

Tak cuma itu, para pegawai pemerintah pun saat itu yang menggaji adalah Kraton Yogya. Sedikitnya 5 juta gulden telah dikeluarkan oleh pihak kraton untuk menggaji para pegawai pemerintah kala itu. "Kalau mau mencopot keistimewaan Yogyakarta, kembalikan dulu 5 juta gulden termasuk bunga-bunganya. Zaman dulu uang segitu banyak banget," papar Asvi.Bahkan, imbuh Asvi, saat Soekarno dan Hatta ditahan oleh pemerintah Belanda, baik Fatmawati Soekarno dan Rahmi Hatta, hidupnya juga masih dibiayai oleh Sultan HB IX. "Ibu Rahmi Hatta mengakui diberi 300 gulden," ujarnya.

RUU Keistimewaan DIY pertama kali diusulkan pada 2002 dan hingga kini belum juga diserahkan kepada DPR. Substansi kontroversial yang menyebabkan RUU ini tak juga beringsut aadalah kemimpinan DIY apakah dipilih langsung atau ditetapkan.Presiden SBY memerintahkan RUU itu intens digodok. Dia menyebutkan,"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi."

Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya.
(anw/nrl)

KASUS GAYUS Kejagung Pilih Polri ketimbang KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung lebih memilih penanganan kasus korupsi Gayus Tambunan tetap ditangani Polri ketimbang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kalau masih mampu ditangani kepolisian, kenapa harus diambil alih?

-- Babul Khoir Harahap

"Kalau masih mampu ditangani kepolisian, kenapa harus diambil alih?" kata Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap di Kejagung, Jakarta, Senin (22/11/2010).

Pasalnya, menurut Kejagung, Polri telah memperlihatkan kesungguhan dan profesionalitas dengan terus mengusut tuntas kasus ini. "Sekarang masih jalan kok perkaranya," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Babul, tak ada alasan bagi KPK untuk menyupervisi penanganan kasus korupsi Gayus Tambunan yang berada di tangan Polri itu. "Kecuali kalau perkara ini berlarut-larut. Menggantung. Tapi kenyataannya kan tidak. Perkara pajaknya sedang disidang, dan perkara suapnya juga sedang dalam penyilidikan," katanya

Lalu apakah jika penanganan perkara Gayus itu menggantung dan berlarut-larut, Kejagung akan setuju KPK melakukan supervisi? "Bila itu berlarut-larut. Kejagung siap menyelesaikan. Tidak perlu ditangani KPK. Kejagung siap menyelesaikan masalah Gayus sendiri," jawabnya.

Sempat Menggeliat Semalam, Merapi Terpantau Tenang Pagi Ini

Setelah sempat mengeluarkan awan panas tadi malam, aktivitas Gunung Merapi terpantau stabil pagi ini. Namun kabut menyelimuti Merapi sehingga menyulitkan pemantauan visual.Berdasarkan data seismograf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), Selasa (23/11/2010) pukul 00.00-10.00 WIB tidak terjadi awan panas. Tentunya ini menjadi kabar gembira mengingat pada hari Senin kemarin muncul awan panas lima kali dalam kurun waktu 24 jam.

Tiga awan panas terjadi pada pagi hari dan dua sisanya pada Selasa malam. Namun berdasarkan pengamatan BPPTK, awan panas tersebut berskala kecil dan jarak luncurnya tidak sampai melebihi zona bahaya yang sudah ditetapkan. "Tidak terpantau jelas karena tertutup kabut. Tapi kemungkinan jarak luncurnya tidak lebih dari 3 kilometer," tukas Petugas Piket BPPTK Hariadi kepada detikcom, pagi ini.

Sementara itu dalam kurun waktu pukul 00.00-06.00 hari ini tercatat terjadi gempa vulkanik sebanyak satu kali dan guguran enam kali. Multiphase 17 kali dan tremor beruntun terus terjadi.Titik api diam juga terus terpantau di CCTV BPPTK yang ada di Deles, Klaten dan di Kaliurang, Sleman semalaman. Pengamatan sering terhalang karena kabut beberapa kali menyelimuti Merapi pagi ini.

Status Merapi sendiri masih dalam level awas, meski pemerintah telah mempersempit zona bahaya di Merapi. Untuk Kabupaten Sleman di wilayah sebelah barat Kali Boyong radius bahaya menjadi 10 km. Sementara yang berada di timur sungai tersebut sampai ke Kali Gendol, radius bahaya menjadi 15 km. Untuk wilayah Magelang dan Boyolali juga mengalami penurunan yakni masing-masing 5 kilometer dan 10 kilometer. Sedangkan Klaten tetap berada di radius 10 km.

Kompol Iwan Siswanto Kembali Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka Kompol Iwan Siswanto, mantan Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kembali menjalani pemeriksaan hari ini, Senin (22/11/2010), terkait kasus menerima suap dari Gayus Halomoan Tambunan di Bareskrim Mabes Polri.

"Dijadwalkan jam 10.00," ucap Burhan Bangun, penasihat hukum Iwan Siswanto, saat dihubungi wartawan.
Burhan mengatakan, dia belum tahu apa materi pemeriksaan hari ini. "Mungkin tambahan dari pemeriksaan kemarin," kata dia.

Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Budi Waseso, mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat untuk mengevaluasi pemeriksaan terhadap Iwan Siswanto hari ini. Mengenai jadwal sidang kode etik terhadap Iwan, Budi belum dapat memastikan. "Masih dirapatkan dulu. Nanti kalau sidang kami juga kabari," ucap dia.

Seperti diberitakan, Iwan Siswanto diduga menerima uang dari Gayus setelah memberi izin ke Gayus untuk keluar dari rutan sejak Juli 2010. Total suap yang dia terima yakni senilai Rp 368 juta. Dari rumahnya, polisi menyita satu buku tabungan BCA, satu kartu ATM, dan bon pembelian emas sebanyak tiga lembar.

Hingga saat ini, belum jelas dari mana uang Gayus untuk menyuap Iwan dan para petugas. Berbagai pihak memperkirakan Gayus masih memiliki simpanan uang di luar dari harta yang diblokir penyidik.

Pasar di Lereng Merapi Kembali Beraktivitas

Metrotvnews.com, Sleman: Pasar-pasar di sekitar lereng Gunung Merapi, Sleman, Senin (22/11) mulai beraktivitas. Pasar-pasar itu sempat diamankan karena berlokasi di radius kurang dari 20 kilometer.

Salah satunya pasar Jangkang, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak. Pasar ini berada pada jarak 16,5 kilometer dari puncak Merapi. Meski demikian, para pedagang belum berani menyediakan dagangan dalam jumlah besar. Selain kesulitan memeroleh dagangan, mereka juga khawatir tidak mendapat pembeli. (Agus Utantoro/**)

Seandainya Gayus Dibunuh

Oleh Imam Anshori Saleh

Beruntung Gayus HP Tambunan masih hidup. Bagaimana seandainya dia dibunuh saat ”pelesiran” ke Bali atau sebelumnya, saat-saat mangkir dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua? 

Pertanyaan ini bukan mainmain. Mengingat spektrum kasus ”mafia pajak” sekaligus ”mafia peradilan” Gayus HP Tambunan (sebut saja Gayus) sangat luas dan melibatkan banyak pihak, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan kasus Gayus ingin aman dengan cara menghabisi Gayus. 

Sejumlah pengamat dan pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, menilai proses peradilan Gayus tidak mengungkap semua pihak yang terkait. Tak semua wajib pajak penyuap Gayus diungkap di pengadilan. 

Yang terkait dengan kasus Gayus selain para wajib pajak yang belum sempat disebut di pengadilan, bisa juga para pegawai pajak atasan Gayus, para jaksa, para polisi, dan para hakim yang terkait dengan rekayasa pajak dan rekayasa peradilannya.

Sebagaimana diberitakan media massa, polisi yang dinyatakan bersalah dalam perekayasaan peradilan Gayus dan sudah divonis baru Komisaris Polisi Arafat dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini, di pihak hakim yang mengadili hanya Ketua Majelis Hakim Muhtadi Asnun yang dijatuhi hukuman, belum ada jaksa yang dijatuhi hukuman. 

Belum lagi yang berkaitan dengan bocornya rencana tuntutan hukuman Gayus yang sedang dalam proses penyidikan, dan yang terlibat upaya rekayasa dalam rangka merintangi penyidikan kasus Gayus dan seterusnya dan seterusnya. 

Pertanyaan di atas juga muncul karena menurut pengakuan Gayus maupun Kepala Rutan Brimob Komisaris Polisi Iwan, Gayus berkali-kali keluar tahanan tanpa pengawalan petugas dari Rutan Brimob sebagaimana mestinya. Karena itu, jika ada pihak yang ingin menghabisinya bisa melakukannya dengan sangat mudah tanpa terlacak jati dirinya. Dengan demikian, tamatlah riwayat penuntasan ”mafia pajak” dan ”mafia peradilan” yang selama ini menyita perhatian kita dan melibatkan Satgas Anti Mafia Hukum, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. 

Bisa buntu 
Yang terjadi seandainya Gayus dibunuh, semua pengusutan kasus mafia pajak dan mafia peradilan bisa buntu. Orang-orang yang terlibat (”mafioso”) dalam kasus Gayus, baik dalam perpajakannya, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, peradilan di pengadilan, pemberian izin ”pelesiran” di rutan, semuanya bisa lolos. Dan yang terpenting, kasus Gayus gagal dijadikan momentum untuk memberantas ”mafia perpajakan” dan ”mafia peradilan”.

Seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar mafia perpajakan dan seputar mafia peradilan hanya menjadi cerita tak berujung.

Kita kembali melihat mengapa Gayus dan para terdakwa lainnya ditahan dalam rumah tahanan. Dalam bahasa yang lebih umum, apa sebenarnya tujuan penahanan. Pasal 21 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur ada tiga alasan penahanan.

Pertama, agar terdakwa tidak melarikan diri; kedua, agar tidak menghilangkan barang bukti; dan ketiga, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan begitu mudahnya Gayus meninggalkan rutan dan tanpa pengawalan, kemungkinan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu begitu gampang dilakukannya. Dengan demikian, tujuan penahanan di rutan tidak tercapai lagi. 

Nyatanya Gayus tidak melakukan ketiga hal tersebut. Dia berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Kalau saja dia tidak terjepret fotografer harian Kompas, barangkali dia masih akan mengulang lagi keluar masuk tahanan tanpa diketahui publik. 

Tetapi bagaimana jika seandainya Gayus dibunuh atau mengalami kecelakaan dan meninggal? Maka, kasus tewasnya Nasrudin Zulkarnanen, Direktur PT Rajawali Banjaran, yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, akan terulang. Dalam kasus tewasnya Nasrudin, banyak sisi gelap tentang isu pelemahan KPK yang tidak terungkap. 

Dalam kasus Gayus ini, seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar ”mafia perpajakan” dan seputar ”mafia peradilan” hanya menjadi cerita tak berujung. Para ”mafioso” akan menari-nari dan bebas melakukan praktik permainan pajak dan permainan peradilan bersama ”Gayus-Gayus” lainnya. 

Tak tepat sasaran 
Setelah kecolongan ”pelesiran” Gayus dari rutan lalu ada gerakan ramai-ramai para akademisi dan praktisi dengan mensimplifikasikan solusi ”pemiskinan” terhadap para tahanan atau narapidana koruptor agar mereka tidak bisa seenaknya mengatur para oknum penegak hukum. Tentu usulan ini tidak tepat sasaran, terutama dalam konteks Gayus, karena belum pasti orang seperti Gayus itu keluar tahanan atas kehendak dan biaya sendiri. 

Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berskala besar bisa dipastikan banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Selama dapat mengamankan dirinya dan menyelamatkan praktik busuknya dengan mengeluarkan dana berapa pun bagi mereka tidak menjadi soal. Mungkin bagi mereka dana yang dikeluarkan untuk ”rekanan koruptor” itu dianggap sekadar pengeluaran dana taktis atau dana pengembangan usaha. 

Yang terpenting bagi mereka bisa melangsungkan usaha dan terlepas dari ancaman penjara. Bukankah dalam kamus kejahatan berlaku rumus kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya, kejahatan ditutup dengan kejahatan pula. Bahkan, kalau perlu, membunuh pun bisa jadi pilihan. 


IMAM ANSHORI SALEH Mantan Anggota Komisi III DPR RI

Gayus Tersangka Kasus Penyuapan

Polisi secara resmi telah menetapkan Gayus Halomoan Tambunan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan kepada pejabat Polri, terkait kaburnya dia dari sel Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Penetapan status Gayus menjadi tersangka dijelaskan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi, di kantornya, Senin (15/11) pagi. Ito mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan hari ini. "Ya SPDPnya dikirim ke kejaksaan hari ini," ujar Konjem Ito Sumardi kepada wartawan.

Gayus Halomoan Tambunan dikenai sejumlah pasal tentang penyuapan. Seperti diberitakan sebelumnya,Gayus telah menyuap mantan Karutan Mako Brimob Komisaris Polisi Iwan Siswanto Rp3,5 juta seminggu dan bawahannya Rp1,5 juta seminggu. Jadi sejak ditahan hingga tertangkap basah sedang berada di Bali pekan lalu, Gayus telah menggelontorkan uang sogokan sebesar Rp368 juta.

Hari Ini, Email Facebook Dirilis

Lifestyle + / Senin, 15 November 2010 07:15 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk fans Facebook, ada rumor yang menyatakan Anda akan mendapatkan alamat email yang diakhiri dengan @facebook.com. Layanan email itu diperkirakan bisa dinikmati paling cepat Senin (15/11), demikian seperti dikutip dari PcWorld.

Layanan surat elektronik besutan Facebook mungkin membuat ngeri raksasa pencari data Google yang sebelumnya memblok akses pengguna akun Gmail di Facebook. Dengan adanya layanan ini, data pengguna akan jatuh di bawah kendali Facebook.Layanan dikabarkan tidak hanya berupa versi update dari inbox Facebook yang ada saat ini. Namun layanan email barunya dipastikan akan bersaing dengan layanan lain seperti Gmail dan Hotmail.

Proyek pembuatan email yang bertajuk Project Titan itu rencananya diumumkan dalam acara Web 2.0 Summit di San Francisco, hari ini. Rumor layanan email Facebook sebenarnya muncul sejak Februari lalu. Pengguna Facebook otomatis terkoneksi dengan email personal your@facebook.com.

Jika benar diluncurkan hari ini, email facebook langsung menyalip para raksasa pemilik layanan email. Di antaranya hotmail yang punya 361 juta pengguna, Yahoomail yang memiliki 273 juta pengguna dan Gmail yang punya 193 juta pengguna.(MI/RAS)

Pewarta Foto Aksi di Bundaran HI Bela Pemotret 'Gayus'

Para pewarta foto akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka ingin menyatakan pada masyarakat bahwa tidak ada rekayasa foto yang dilakukan Agus Susanto saat memotret pria yang mirip Gayus ini dalam pertandingan tenis di Bali.

"Kami ingin menyampaikan bahwa yang foto yang diambil Agus benar-benar foto asli dan bukan rekayasa. Foto itu murni karya foto jurnalistik," ujar Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta, Muhammad Ali, kepada detikcom, Senin (15/11/2010), Ali menjelaskan hal ini perlu dilakukan, karena ada segelintir orang yang menuduh Agus melakukan rekayasa foto. Padahal menurut Ali, para ahli IT pun telah menyatakan foto tersebut asli bukan rekayasa.

"Kita ingin menyampaikan pada polisi, pada satgas, dan pada orang-orang yang menangani kasus ini. Dengan foto ini kebenaran terungkap," terang fotografer surat kabar Jawa Pos ini.Ali menambahkan dalam 50 tahun terakhir, tidak ada foto jurnalistik yang membuat heboh seperti foto Agus. "Jika tidak ada foto itu, mungkin berbagai kasus kolusi terus terjadi," terang dia.

Mengenai apakah pria dan wanita dalam foto itu adalah benar-benar Gayus Tambunan dan istrinya, Milana, PFI menyerahkan semuanya pada Satgas dan polisi.

"Tugas mereka yang membuktikan, tugas kami hanya memotret apa yang ada di depan kami," tegasnya.

Rencananya aksi ini akan digelar pukul 13.00 WIB. seluruh anggota PFI yang berjumlah puluhan akan mengikuti aksi unjuk rasa ini.

Seperti diketahui, Agus Susanto adalah wartawan Kompas yang memotret pria yang mirip Gayus dalam pertandingan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 pada 5 November di Bali. Polisi bermaksud memintai keterangan suatu saat kelak.

Merapi Relatif Stabil

Nusantara / Minggu, 14 November 2010 06:30 WIB

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Intensitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Sabtu (13/11), terpantau relatif stabil. "Data seismograf, pada pukul 12.00-18.00 WIB sama sekali tak terjadi awan panas dari puncak Merapi," kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta Subandriyo.

Menurut dia, guguran tercatat sebanyak 22 kali dan gempa vulkanik sebanyak 22 kali. Gempa tektonik terjadi tiga kali dan tremor beruntun terus terjadi."Kondisi itu tergolong aman. Jika Sabtu sore di kawasan Yogyakarta dan Sleman sempat ada hujan abu itu karena angin sedang mengarah ke selatan dan barat. Hujan abu itu sepenuhnya bergantung pada arah angin," terang Subandriyo.

Dia mengatakan, sejak meletus pada 5 November 2010, intensitas Merapi cenderung menurun. Namun, masyarakat tetap diminta tetap waspada dan tidak gegabah karena penurunan intensitas bukan patokan Merapi akan kembali ke kondisi normal."Tren penurunan intensitas itu masih terlalu jauh sebagai pertanda Merapi akan kembali normal," katanya.

Menurut dia, meskipun intensitas Merapi menurun, peluang untuk terjadi erupsi besar tetap terbuka. Letusan Merapi secara mendadak perlu diwaspadai."Oleh karena itu, kami minta para pengungsi dan masyarakat untuk bersabar. Penurunan radius berbahaya dan status Merapi memerlukan kajian mendalam," katanya.

Ia mengatakan, penurunan radius berbahaya dan status Merapi perlu dikaji dan dibicarakan secara mendalam, bukan hanya berdasarkan penurunan intensitas dalam beberapa hari terakhir."Intensitas Merapi pascaletusan 5 November 2010 cenderung turun dan terpantau relatif jarang mengeluarkan awan panas besar," katanya.(Ant/ICH)

Gayus Melenggang Mulus karena Fulus

Gayus Tambunan, terdakwa kasus suap pajak seakan tak henti membuat sensasi. Pria yang rekeningnya telah diblokir hampir Rp 100 miliar ini tetap saja mampu 'membungkam' hukum dengan menyuap Kepala Rutan dan para anak buahnya. Bahkan, dengan fulus (uang), Gayus diduga bebas melenggang hingga ke Pulau Dewata.Gayus menjadi kembali heboh setelah Harian Kompas memajang foto yang mirip dengan dirinya sedang menonton tenis di Bali. Dalam foto tersebut, pria yang mirip Gayus tampak mengenakan wig dan memakai kacamata.

Dalam berbagai kesempatan Gayus memang membantah telah melenggang ke Pulau Dewata. Dia bahkan berkelakar jika hobinya main golf, bukan tenis. "Saya tetap di tahanan. Saya nggak ke mana-mana," kata Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 November lalu."Apalagi ini tenis. Saya sukanya golf," jawab Gayus santai sambil nyengir saat terus dicecar wartawan.

Tapi berbagai 'tipu muslihat' Gayus itu tak dihiraukan Mabes Polri. Hingga akhirnya, Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua Kompol Iwan Siswanto diganti. Iwan dibebastugaskan karena mengaku telah melakukan kelalaian dalam tugasnya karena telah 'meloloskan' Gayus Tambunan dari tahanan. 8 Petugas Rutan Brimob juga ikut diganti.

Iwan bersama 8 tersangka lainnya pada 8 November telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta dibebastugaskan dari jabatan. Mereka terkena pasal 5 ayat 2 pasal 11, pasal 12, UU Tipikor."Dia akui kelalaian atau ada kesengajaan, kenalah dia. Diproses diganti. Mereka sudah tidak jaga lagi. Sudah diganti. Bukan (dicopot)," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan, Selasa (9/11/2010).

Setiap minggu, menurut Iskandar, Gayus dapat bebas keluar dari rutan. Menurut Iskandar, Gayus mempengaruhi petugas sehingga bisa melenggang keluar setiap minggu.Pengacara Gayus mengaku bahwa rekening Gayus senilai Rp 28 miliar dan safety box Rp 70 milliar lebih telah diblokir dan disita Mabes Polri. Kepada tim pengacara, Gayus mengaku sudah tidak punya uang lagi.

Namun ternyata, Gayus masih bisa menyuap KEPALA Rutan hingga Rp 368 juta. Ditambah 'menggaji' para penjaga jutaan rupiah per bulannya.Menurut Mabes Polri, Iwan Siswanto mendapat uang dari Gayus dengan kisaran Rp 50-60 juta. Jika Iwan menerima Rp 50-60 juta, lanjut Iskandar, anggota lainnya menerima bervariasi. Jumlahnya tentu lebih kecil dari Karutan Brimob yaitu Rp 5-6 juta.Meski telah diblokir, harta Gayus kemungkinan masih 'tambun'. Untuk menyelidikinya, penyidik Polri maupun PPATK sedang menyelidikinya untuk dicari tahu bagaimana Gayus bisa menyuap untuk bisa ke luar tahanan.

Gayus diketahui sudah tidak ada di tahanan sejak Rabu 3 November 2010. Polri baru mengetahui hal ini hari Minggu 7 November. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi marah besar. Dia memerintahkan anak buahnya menembak Gayus jika eks pegawai Pajak itu tak segera balik ke selnya.

Para polisi kelabakan dan mencari-cari Gayus. Ayah tiga anak itu berhasil dijemput di rumah mewahnya berharga miliaran rupiah di Kelapa Gading pada Minggu malam. Kasus Gayus makin heboh setelah muncul foto pria mirip Gayus dan mirip istrinya sedang menonton tenis di Nusa Dua Bali pada 5 November pukul 21.00 WIB.Kalau benar yang ada di foto itu Gayus asli, bisa jadi dia murni menonton pertandingan tenis. Namun muncul pula isu Gayus bertemu Ketua Umum Partai Golkar yang juga seorang pengusaha, Aburizal Bakrie alias Ical di sana. Yang jelas pihak Ical menyangkal isu itu dengan menyebut, "Kalau ingin bertemu dengan Gayus, kenapa harus di Bali?" sangkal Ical.

Yogyakarta Diselimuti Hujan Abu Tipis Semalaman

Setelah sempat terhenti pada Sabtu (13/11/2010) petang, hujan abu tipis di Yogyakarta dan sekitarnya kembali terjadi. Namun hujan abu ini tipis ini hanya disebabkan oleh arah angin yang menuju ke selatan.

Pantauan detikcom, di Kota Yogyakarta dari pukul 19.00 (13/11) sampai 01.00 (14/11) hampir seluruh kota terkena hujan abu tipis. Hal tersebut membuat para pengendara sepeda motor mengenakan masker dan menutup rapat helm standar yang dikenakannya.Abu vulkanik dengan kadar tipis tersebut tidak dapat dilihat apa lagi pada malam hari. Namun dapat dirasakan ketika mata kita mendadak atau perlahan terasa perih seperti kemasukan debu.

Hujan abu tipis ini juga dilaporkan sampai menjangkau wilayah Bantul. Semakin ke arah utara maka kadar abu yang jatuh dari langit akan terasa semakin tebal.Namun masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya hujan abu tipis ini tidak berkorelasi langsung dengan aktivitas Merapi.

Berdasarkan data seismograf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) dari pukul 00.00 (13/11) sampai 00.00 (14/11) tercatat sama sekali tidak ada awan panas yang keluar dari puncak Merapi.Ada pun dalam rentang waktu tersebut terjadi gempa vulkanik sebanyak 26 kali. Guguran tercatat terjadi 25 kali dan tremor beruntun juga masih terus terjadi.

"Abu vulkanik ini merupakan awan keseharian yang tertiup angin ke arah selatan," ujar petugas piket BPPTK Purwoto dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu dini hari.