Menjarah PT KS di Lantai Bursa (1) Bagi-bagi Saham Krakatau Steel Ala Politisi Senayan

Jakarta - Soal bagi-bagi saham penjualan perdana saham PT Krakatau Steel (KS), tak hanya menerpa wartawan, tetapi juga para politisi Senayan. Tentu nilainya tak tangung-tanggung. Kalau wartawan peliput lantai bursa dikabarkan mendapat jatah 1.500 lot, para politisi Senaya bisa berlipat-lipat, 166.000 lot. Jika dirupiahkan dengan harga saham sebesar Rp 850 maka nilainya sekitar Rp 70 miliar.

Sesuai asas proporsionalitas, masing-masing fraksi mendapat jatah sesuai dengan jumlah kursi yang dimiliki. Singkat kata, Fraksi Partai Demokrat dapat jatah paling banyak, yang paling sedikit tentu saja Fraksi Partai Hanura. Namun "kebersamaan" para politisi berubah jadi aib, setelah salah satu fraksi tidak mendapat sebagaimana mestinya.

Orang-orang PAN berkoar, jatahnya diambil oleh Demokrat saat-saat akhir menjelang pembagian. Demokrat sendiri, sebagai partai yang paling berkuasa, tidak bisa menahan diri untuk bertindak adil. Maklum, kabarnya, jatah PAN tiba-tiba diambil oleh seorang politisi muda, anak dari orang berpengaruh di jagat politik. Lah, kalau anak big bos punya mau, siapa bisa cegah. Ributlah PAN!

Sedari awal proses IPO PT KS memang sudah mengundang banyak pertanyaan. Pemerintah selaku pemegang tunggal saham PT KS ingin menjual 20% sahamnya ke lantai bursa. Masalah pertama muncul ketika saham perdana ditetapkan Rp 850. Harga ini dinilai terlalu rendah dari harga yang sebenarnya, sehingga penetapan harga itu dicurigai sebagai cara mudah untuk menggerogoti kekayaan negara melalui mekanisme pasar.

Kedua, sebagaian besar saham yang ditawarkan justru diperuntukkan investor asing. Hal ini menimbulkan protes, karena investor nasional sebetulnya memiliki dana yang cukup untuk membeli saham perdana PT KS. Benar saja, ketika hari pertama saham PT melantai di Bursa Efek Indonesia, harganya langsung melejit sampai 49%. Padahal menurut aturan main di bursa, jika harga saham melejit sampai 50%, perdagangan saham PT KS pasti dihentikan. Pernyataan bahwa investasi cenderung berjangka panjang, tidak terbukti di sini.

Ketiga, pembelian retail ternyata berjalan tidak sehat. Banyak pribadi yang tidak mendapatkan saham yang diinginkan, meskipun telah menyiapkan dana besar. Banyak bandar atau cukong bermain, sehingga mereka yang biasa main saham ritel, merasa ditipu oleh PT KS dan underwriter-nya. Pada titik inilah terkuak aksi para investor "gadungan" yang tidak lain adalah para politisi Senayan.

Akibat masalah tersebut, ditimpa oleh ketidakadilan yang dialami oleh politisi PAN, maka kisruh jual beli saham PT KS berlanjut di arena politik. Senin (29/11/2010) malam ini, akan ada Rapat Kerja Komisi XI dengan Komite Privatisasi, Menteri BUMN, underwriters, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam LK).

Sejumlah politisi menyerukan perlu dibentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan penjulan saham perdana KS. Rapat nanti malam akan memastikan jadi tidaknya pembentukan panitia khusus. Namun kalau melihat gelagatnya, seruan pembentukan pansus hanyalah gagah-gagahan saja. Mereka akan memahami penjelasan pejabat yang berwenang, dan di balik itu semua, masalah pasti sudah diselesaikan melalui lobi-lobi.

Jika pangkal masalah ini adalah soal jatah yang tidak sampai di tangan, maka dengan sendirinya masalah akan selesai bila jatah saham itu dikembalikan, meskipun bukan dalam bentuk saham lagi. Jika masalahnya adalah kerugian negara, pertanyaannya adalah siapa yang telah bertindak merugikan negara?

Bukan hanya Menteri dan pejabat BUMN, pimpinan PT KS dan underwriters, tetapi juga DPR yang memang menjadi penentu jadi tidaknya IPO PT KS. Mereka juga yang mengetahui proses penentuan harga perdana, sehingga mereka berebut jatah saham perdana. Insider trading? Jelas sekali! Tetapi apa DPR mau membuka borok sendiri? Para wakil rakyat itu bukan kumpulan orang-orang bodoh, meski terbiasa membodohi diri sendiri. (diks/fay)

Laporan dari Den Haag Prof. Sofjan: Gerombolan BK DPR RI Itu Seharusnya Ditangkap!

Den Haag - Gerombolan BK DPR RI yang berlagak studi banding ke Yunani seharusnya ditangkap, sebab perjalanan mereka penuh kebohongan. Hal itu disampaikan presiden Islamic university of Europe Rotterdam Prof. Dr. sofjan Siregar dalam bincang-bincang dengan detikcom di Den Haag, Jumat (3/12/2010).

"Plesiran BK DPR RI ke Yunani untuk kedok studi banding etika, ternyata penuh kebohongan dan pembohongan publik. Bahkan mereka ngaku mau belajar etika, tapi mereka pula yang menginjak injak etika," ujar Sofjan. Menurut Sofjan, kebohongan dan pembohongan publik pertama semula mereka mengatakan hanya transit dua jam di Turki.

Kebohongan dan pembohongan kedua, pimpinan rombongan bilang terpaksa dua hari transit di Turki karena tidak ada pesawat. Dari dalih dua jam berkembang menjadi dua hari. Kebohongan dan pembohongan ketiga dikatakan tidak ada pesawat ke Jakarta. "Kalau BK DPR RI itu bepergian 30 tahun silam mungkin masih bisa dipercaya bahwa tidak ada connecting flight dari Turki ke Jakarta. Tapi di masa sekarang ini ke ibukota negara mana pun ada connecting flight paling sedikit lima connecting flight dari Eropa ke Jakarta, khususnya dari Turki ke Jakarta," tandas Sofjan. Lanjut Sofjan, untuk menutupi kebohongan itu para anggota yang berpretensi wakil rakyat itu lalu mengembangkan dalih melakukan manuver bisnis, berlagak mencari investor atau buyer furnitur.

"Ketua gerombolan dewan penipu rakyat itu pun ngomong bahwa ratusan miliar devisa akan dipasok awal januari 2011, jadi nilai tiket dan plesiran mereka tidak ada artinya, jika mereka bisa memasukkan uang ratusan miliar rupiah, kibul ketua pengkhianat rakyat itu," kecam Sofjan. Dikatakan, bahwa hanya di Indonesia pejabat parlemen negara bisa menyalahgunakan uang negara tidak sesuai peruntukan dan berbohong terang-terangan tanpa ada tindakan dan proses hukum.

"Jika betul Indonesia adalah negara hukum, maka para penipu dan pembohong itu seharusnya sudah ditangkap dan diperiksa," tegas Sofjan. Indikasi kebohongan-kebohongan tim BK DPR RI itu menurut Sofjan sudah sangat jelas, sebab tidak ada satu pun pebisnis asing yang serta merta mau transaksi miliaran rupiah hanya berdasarkan ketemu orang parlemen, apalagi cuma lisan.

Sofjan menilai klarifikasi dari pimpinan DPR RI bahwa studi banding ke Yunani tidak bermasalah dan dianggap selesai, merupakan pelecehan hukum, bukti ketidakbecusan pimpinan DPR RI dan mereka gerombolan yang setali tiga uang. "Ini suatu delik hukum yang sangat serius. Sudah saatnya KPK menangkap gerombolan BK DPR ke Yunani untuk di proses secara hukum," demikian Sofjan.

(es/es)Eddi Santosa - detikNews

Begitu Sulit Mencari Karyawan Jujur (SPBU 34 165 11)

Jakarta - Pada Sabtu tanggal 27 November 2010 yang lalu saya mengisi bensin di SPBU 34.165.11 daerah Sawangan. Kekecewaan saya berawal ketika salah seorang pengendara di depan saya yang selesai mengisi BBM jenis premium setelah membayar ternyata masih ada uang kembalian yang harus dikembalikan oleh petugas pom bensin. Jumlahnya kurang lebih 4 ribuan rupiah (saya lihat petugas mengambil uang kembalian pecahan 2000-an).

Apakah karera terburu-atau lupa si pengendara pergi dengan perlahan. Seketika itu juga petugas hanya melihat saja kepergian pengendara tersebut dan memasukkan kembali uang kembalian ke dalam laci dan tidak ada niat untuk memanggil pengendara tersebut.

Setelah kejadian tersebut tiba giliran saya untuk mengisi BBM. Saya mengatakan agar diisi penuh. Setelah penuh di monitor tertera Rp 13.060. Saya membayar dengan uang pecahan 20 ribu. Seharusnya saya menerima kembalian Rp 6.900. Tapi, saya hanya diberi uang kembalian Rp 5.500.

Setelah lama berfikir akhirnya saya coba untuk menanyakan berapa uang kembalian sebenarnya kepada petugas yang bergegas mau pergi. Dengan agak tergesa-gesa petugas menambahkan uang kembalian sebesar Rp 1.000 lagi.

Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jumlah uang tersebut. Namun kejujuran petugas pom bensin ini sudah terjual dengan harga yang sangat-sangat rendah. Dan, menurut saya ini adalah bentuk korupsi level bawah yang sudah mengakar di dalam diri masyarakat Indonesia. Sementara di satu sisi masyarakat kita heboh membicarakan orang lain yang korupsi namun tidak pernah berkaca pada diri sendiri.

Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Terima kasih.

Salam,
Hendri
TMII Jakarta Timur
balanpas@yahoo.com
0818274670


(msh/msh)

KEISTIMEWAAN DIY - Warga Yogya Akan Melawan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah dan bertekad melakukan perlawanan politik secara masif terhadap pemerintah pusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakan konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Pendukung pro-penetapan siap menggelar sidang rakyat untuk menetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Mereka yang pada hari Senin (29/11/2010) menyatakan dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur adalah Paguyuban Dukuh Se-DIY Semarsembogo di Yogyakarta, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, komunitas Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di Kuningan Jabar, pakar hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo, serta dua guru besar emeritus administrasi pemerintahan dan sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Hotman Siahaan.

Sebelumnya, beberapa media memberitakan, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11/2010), menyatakan, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, ”Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan pelaksanaannya.”

”Apakah yang dimaksud monarki itu karena kebetulan Sultan menjadi gubernur?” tanya Sultan HB X kepada pers di Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (27/11/2010).

Sultan HB X menyatakan, apabila ia sebagai Sultan dianggap pemerintah pusat mengganggu penataan pemerintahan di DIY terkait pemilihan atau penetapan gubernur DIY, Sultan akan mempertimbangkan kembali jabatan gubernur yang dijabatnya itu. ”Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, jabatan gubernur yang ada pada saya ini akan saya pertimbangkan kembali,” katanya.

Sementara di tingkat nasional, mayoritas fraksi di DPR pusat pun beberapa waktu lalu telah menyatakan mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Komunitas dan organisasi kemasyarakatan, para ilmuwan, serta politisi di DPR menilai pemerintah pusat selama ini—oleh kepentingan politik praktis—cenderung mengabaikan fakta sejarah nasional dan sumbangsih besar Yogyakarta bagi tegaknya Republik Indonesia muda ketika itu sehingga tetap lestari dan kokoh sampai sekarang.

Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka Santosa mengatakan, proses pengangkatan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.


Kompas Cetak
Sumber :

MPR: SBY Harus Hormati Keistimewaan Yogya

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap Presiden SBY memahami keistimewaan Yogyakarta. MPR minta Presiden memahami keinginan rakyat Yogyakarta agar Sultan langsung otomatis menjadi Gubernur DIY.

"Presiden harus punya kearifan dalam melihat aspirasi masyarakat Yogyakarta. Bagaimanapun Yogyakarta punya latar belakang sendiri yang karenanya mendapat keistimewaan dan dijamin konstitusi," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2011).

Lukman juga mengkritik pernyataan SBY yang menyinggung sistem monarki. Menurutnya, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan monarki kepemimpinan.

"Sebenarnya monarki itu lebih pada kultural bukan politik. Pemerintahan Yogyakarta itu sudah sama tata kelola pemerintahannya dengan republik ini," kritik Lukman.

Untuk itu menurut Lukman, sudah seharusnya SBY memberikan hak kepada Sultan Yogya agar langsung menjadi Gubernur DIY. Sebab, warga Yogyakarta tak mau diusik.

Jika Copot Keistimewaan Yogya, Kembalikan Dulu 5 Juta Gulden Plus Bunga

Jakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta paling berperan saat Republik Indonesia mengalami masa-masa sulit di masa awal kemerdekaan. Jutaan gulden dikucurkan dari kocek pribadi kraton untuk membayar para pegawai pemerintah tiga bulan pertama pemerintahan dipindah ke Yogya. Ibaratnya, Yogyakarta merawat bayi RI yang baru lahir."Kita hendaknya hargai sejarah, termasuk membalas budi kepada DIY, termasuk juga Sultan HB IX. Pada tahun 1945-1948 bahkan sampai awal 1949, Yogyakarta bagaikan bidan yang merawat bayi RI yang baru lahir," kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/11/2010).

Pada tahun-tahun tersebut, Ibukota Indonesia yang masih berada di Jakarta sedang dalam suasana mencekam. Ribuan orang tewas dibantai oleh Belanda, Jepang, dan bahkan penduduk pribumi sendiri hingga akhirnya Soekarno-Hatta pun mengungsi ke Yogyakarta."Bayangkan, Soekarno dan keluarganya bersama Hatta waktu itu ke Yogyakarta naik satu gerbong ke Yogya tanpa bawa apa-apa. Kemudian ditampung di Yogya oleh Sultan HB," papar Asvi.

Tak cuma itu, para pegawai pemerintah pun saat itu yang menggaji adalah Kraton Yogya. Sedikitnya 5 juta gulden telah dikeluarkan oleh pihak kraton untuk menggaji para pegawai pemerintah kala itu. "Kalau mau mencopot keistimewaan Yogyakarta, kembalikan dulu 5 juta gulden termasuk bunga-bunganya. Zaman dulu uang segitu banyak banget," papar Asvi.Bahkan, imbuh Asvi, saat Soekarno dan Hatta ditahan oleh pemerintah Belanda, baik Fatmawati Soekarno dan Rahmi Hatta, hidupnya juga masih dibiayai oleh Sultan HB IX. "Ibu Rahmi Hatta mengakui diberi 300 gulden," ujarnya.

RUU Keistimewaan DIY pertama kali diusulkan pada 2002 dan hingga kini belum juga diserahkan kepada DPR. Substansi kontroversial yang menyebabkan RUU ini tak juga beringsut aadalah kemimpinan DIY apakah dipilih langsung atau ditetapkan.Presiden SBY memerintahkan RUU itu intens digodok. Dia menyebutkan,"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi."

Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya.
(anw/nrl)

KASUS GAYUS Kejagung Pilih Polri ketimbang KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung lebih memilih penanganan kasus korupsi Gayus Tambunan tetap ditangani Polri ketimbang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kalau masih mampu ditangani kepolisian, kenapa harus diambil alih?

-- Babul Khoir Harahap

"Kalau masih mampu ditangani kepolisian, kenapa harus diambil alih?" kata Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap di Kejagung, Jakarta, Senin (22/11/2010).

Pasalnya, menurut Kejagung, Polri telah memperlihatkan kesungguhan dan profesionalitas dengan terus mengusut tuntas kasus ini. "Sekarang masih jalan kok perkaranya," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Babul, tak ada alasan bagi KPK untuk menyupervisi penanganan kasus korupsi Gayus Tambunan yang berada di tangan Polri itu. "Kecuali kalau perkara ini berlarut-larut. Menggantung. Tapi kenyataannya kan tidak. Perkara pajaknya sedang disidang, dan perkara suapnya juga sedang dalam penyilidikan," katanya

Lalu apakah jika penanganan perkara Gayus itu menggantung dan berlarut-larut, Kejagung akan setuju KPK melakukan supervisi? "Bila itu berlarut-larut. Kejagung siap menyelesaikan. Tidak perlu ditangani KPK. Kejagung siap menyelesaikan masalah Gayus sendiri," jawabnya.

Sempat Menggeliat Semalam, Merapi Terpantau Tenang Pagi Ini

Setelah sempat mengeluarkan awan panas tadi malam, aktivitas Gunung Merapi terpantau stabil pagi ini. Namun kabut menyelimuti Merapi sehingga menyulitkan pemantauan visual.Berdasarkan data seismograf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), Selasa (23/11/2010) pukul 00.00-10.00 WIB tidak terjadi awan panas. Tentunya ini menjadi kabar gembira mengingat pada hari Senin kemarin muncul awan panas lima kali dalam kurun waktu 24 jam.

Tiga awan panas terjadi pada pagi hari dan dua sisanya pada Selasa malam. Namun berdasarkan pengamatan BPPTK, awan panas tersebut berskala kecil dan jarak luncurnya tidak sampai melebihi zona bahaya yang sudah ditetapkan. "Tidak terpantau jelas karena tertutup kabut. Tapi kemungkinan jarak luncurnya tidak lebih dari 3 kilometer," tukas Petugas Piket BPPTK Hariadi kepada detikcom, pagi ini.

Sementara itu dalam kurun waktu pukul 00.00-06.00 hari ini tercatat terjadi gempa vulkanik sebanyak satu kali dan guguran enam kali. Multiphase 17 kali dan tremor beruntun terus terjadi.Titik api diam juga terus terpantau di CCTV BPPTK yang ada di Deles, Klaten dan di Kaliurang, Sleman semalaman. Pengamatan sering terhalang karena kabut beberapa kali menyelimuti Merapi pagi ini.

Status Merapi sendiri masih dalam level awas, meski pemerintah telah mempersempit zona bahaya di Merapi. Untuk Kabupaten Sleman di wilayah sebelah barat Kali Boyong radius bahaya menjadi 10 km. Sementara yang berada di timur sungai tersebut sampai ke Kali Gendol, radius bahaya menjadi 15 km. Untuk wilayah Magelang dan Boyolali juga mengalami penurunan yakni masing-masing 5 kilometer dan 10 kilometer. Sedangkan Klaten tetap berada di radius 10 km.

Kompol Iwan Siswanto Kembali Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka Kompol Iwan Siswanto, mantan Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kembali menjalani pemeriksaan hari ini, Senin (22/11/2010), terkait kasus menerima suap dari Gayus Halomoan Tambunan di Bareskrim Mabes Polri.

"Dijadwalkan jam 10.00," ucap Burhan Bangun, penasihat hukum Iwan Siswanto, saat dihubungi wartawan.
Burhan mengatakan, dia belum tahu apa materi pemeriksaan hari ini. "Mungkin tambahan dari pemeriksaan kemarin," kata dia.

Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Budi Waseso, mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat untuk mengevaluasi pemeriksaan terhadap Iwan Siswanto hari ini. Mengenai jadwal sidang kode etik terhadap Iwan, Budi belum dapat memastikan. "Masih dirapatkan dulu. Nanti kalau sidang kami juga kabari," ucap dia.

Seperti diberitakan, Iwan Siswanto diduga menerima uang dari Gayus setelah memberi izin ke Gayus untuk keluar dari rutan sejak Juli 2010. Total suap yang dia terima yakni senilai Rp 368 juta. Dari rumahnya, polisi menyita satu buku tabungan BCA, satu kartu ATM, dan bon pembelian emas sebanyak tiga lembar.

Hingga saat ini, belum jelas dari mana uang Gayus untuk menyuap Iwan dan para petugas. Berbagai pihak memperkirakan Gayus masih memiliki simpanan uang di luar dari harta yang diblokir penyidik.

Pasar di Lereng Merapi Kembali Beraktivitas

Metrotvnews.com, Sleman: Pasar-pasar di sekitar lereng Gunung Merapi, Sleman, Senin (22/11) mulai beraktivitas. Pasar-pasar itu sempat diamankan karena berlokasi di radius kurang dari 20 kilometer.

Salah satunya pasar Jangkang, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak. Pasar ini berada pada jarak 16,5 kilometer dari puncak Merapi. Meski demikian, para pedagang belum berani menyediakan dagangan dalam jumlah besar. Selain kesulitan memeroleh dagangan, mereka juga khawatir tidak mendapat pembeli. (Agus Utantoro/**)

Seandainya Gayus Dibunuh

Oleh Imam Anshori Saleh

Beruntung Gayus HP Tambunan masih hidup. Bagaimana seandainya dia dibunuh saat ”pelesiran” ke Bali atau sebelumnya, saat-saat mangkir dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua? 

Pertanyaan ini bukan mainmain. Mengingat spektrum kasus ”mafia pajak” sekaligus ”mafia peradilan” Gayus HP Tambunan (sebut saja Gayus) sangat luas dan melibatkan banyak pihak, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan kasus Gayus ingin aman dengan cara menghabisi Gayus. 

Sejumlah pengamat dan pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, menilai proses peradilan Gayus tidak mengungkap semua pihak yang terkait. Tak semua wajib pajak penyuap Gayus diungkap di pengadilan. 

Yang terkait dengan kasus Gayus selain para wajib pajak yang belum sempat disebut di pengadilan, bisa juga para pegawai pajak atasan Gayus, para jaksa, para polisi, dan para hakim yang terkait dengan rekayasa pajak dan rekayasa peradilannya.

Sebagaimana diberitakan media massa, polisi yang dinyatakan bersalah dalam perekayasaan peradilan Gayus dan sudah divonis baru Komisaris Polisi Arafat dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini, di pihak hakim yang mengadili hanya Ketua Majelis Hakim Muhtadi Asnun yang dijatuhi hukuman, belum ada jaksa yang dijatuhi hukuman. 

Belum lagi yang berkaitan dengan bocornya rencana tuntutan hukuman Gayus yang sedang dalam proses penyidikan, dan yang terlibat upaya rekayasa dalam rangka merintangi penyidikan kasus Gayus dan seterusnya dan seterusnya. 

Pertanyaan di atas juga muncul karena menurut pengakuan Gayus maupun Kepala Rutan Brimob Komisaris Polisi Iwan, Gayus berkali-kali keluar tahanan tanpa pengawalan petugas dari Rutan Brimob sebagaimana mestinya. Karena itu, jika ada pihak yang ingin menghabisinya bisa melakukannya dengan sangat mudah tanpa terlacak jati dirinya. Dengan demikian, tamatlah riwayat penuntasan ”mafia pajak” dan ”mafia peradilan” yang selama ini menyita perhatian kita dan melibatkan Satgas Anti Mafia Hukum, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. 

Bisa buntu 
Yang terjadi seandainya Gayus dibunuh, semua pengusutan kasus mafia pajak dan mafia peradilan bisa buntu. Orang-orang yang terlibat (”mafioso”) dalam kasus Gayus, baik dalam perpajakannya, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, peradilan di pengadilan, pemberian izin ”pelesiran” di rutan, semuanya bisa lolos. Dan yang terpenting, kasus Gayus gagal dijadikan momentum untuk memberantas ”mafia perpajakan” dan ”mafia peradilan”.

Seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar mafia perpajakan dan seputar mafia peradilan hanya menjadi cerita tak berujung.

Kita kembali melihat mengapa Gayus dan para terdakwa lainnya ditahan dalam rumah tahanan. Dalam bahasa yang lebih umum, apa sebenarnya tujuan penahanan. Pasal 21 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur ada tiga alasan penahanan.

Pertama, agar terdakwa tidak melarikan diri; kedua, agar tidak menghilangkan barang bukti; dan ketiga, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan begitu mudahnya Gayus meninggalkan rutan dan tanpa pengawalan, kemungkinan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu begitu gampang dilakukannya. Dengan demikian, tujuan penahanan di rutan tidak tercapai lagi. 

Nyatanya Gayus tidak melakukan ketiga hal tersebut. Dia berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Kalau saja dia tidak terjepret fotografer harian Kompas, barangkali dia masih akan mengulang lagi keluar masuk tahanan tanpa diketahui publik. 

Tetapi bagaimana jika seandainya Gayus dibunuh atau mengalami kecelakaan dan meninggal? Maka, kasus tewasnya Nasrudin Zulkarnanen, Direktur PT Rajawali Banjaran, yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, akan terulang. Dalam kasus tewasnya Nasrudin, banyak sisi gelap tentang isu pelemahan KPK yang tidak terungkap. 

Dalam kasus Gayus ini, seandainya Gayus dibunuh, banyak kasus di seputar ”mafia perpajakan” dan seputar ”mafia peradilan” hanya menjadi cerita tak berujung. Para ”mafioso” akan menari-nari dan bebas melakukan praktik permainan pajak dan permainan peradilan bersama ”Gayus-Gayus” lainnya. 

Tak tepat sasaran 
Setelah kecolongan ”pelesiran” Gayus dari rutan lalu ada gerakan ramai-ramai para akademisi dan praktisi dengan mensimplifikasikan solusi ”pemiskinan” terhadap para tahanan atau narapidana koruptor agar mereka tidak bisa seenaknya mengatur para oknum penegak hukum. Tentu usulan ini tidak tepat sasaran, terutama dalam konteks Gayus, karena belum pasti orang seperti Gayus itu keluar tahanan atas kehendak dan biaya sendiri. 

Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan berskala besar bisa dipastikan banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Selama dapat mengamankan dirinya dan menyelamatkan praktik busuknya dengan mengeluarkan dana berapa pun bagi mereka tidak menjadi soal. Mungkin bagi mereka dana yang dikeluarkan untuk ”rekanan koruptor” itu dianggap sekadar pengeluaran dana taktis atau dana pengembangan usaha. 

Yang terpenting bagi mereka bisa melangsungkan usaha dan terlepas dari ancaman penjara. Bukankah dalam kamus kejahatan berlaku rumus kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya, kejahatan ditutup dengan kejahatan pula. Bahkan, kalau perlu, membunuh pun bisa jadi pilihan. 


IMAM ANSHORI SALEH Mantan Anggota Komisi III DPR RI

Gayus Tersangka Kasus Penyuapan

Polisi secara resmi telah menetapkan Gayus Halomoan Tambunan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan kepada pejabat Polri, terkait kaburnya dia dari sel Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Penetapan status Gayus menjadi tersangka dijelaskan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi, di kantornya, Senin (15/11) pagi. Ito mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan hari ini. "Ya SPDPnya dikirim ke kejaksaan hari ini," ujar Konjem Ito Sumardi kepada wartawan.

Gayus Halomoan Tambunan dikenai sejumlah pasal tentang penyuapan. Seperti diberitakan sebelumnya,Gayus telah menyuap mantan Karutan Mako Brimob Komisaris Polisi Iwan Siswanto Rp3,5 juta seminggu dan bawahannya Rp1,5 juta seminggu. Jadi sejak ditahan hingga tertangkap basah sedang berada di Bali pekan lalu, Gayus telah menggelontorkan uang sogokan sebesar Rp368 juta.

Hari Ini, Email Facebook Dirilis

Lifestyle + / Senin, 15 November 2010 07:15 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk fans Facebook, ada rumor yang menyatakan Anda akan mendapatkan alamat email yang diakhiri dengan @facebook.com. Layanan email itu diperkirakan bisa dinikmati paling cepat Senin (15/11), demikian seperti dikutip dari PcWorld.

Layanan surat elektronik besutan Facebook mungkin membuat ngeri raksasa pencari data Google yang sebelumnya memblok akses pengguna akun Gmail di Facebook. Dengan adanya layanan ini, data pengguna akan jatuh di bawah kendali Facebook.Layanan dikabarkan tidak hanya berupa versi update dari inbox Facebook yang ada saat ini. Namun layanan email barunya dipastikan akan bersaing dengan layanan lain seperti Gmail dan Hotmail.

Proyek pembuatan email yang bertajuk Project Titan itu rencananya diumumkan dalam acara Web 2.0 Summit di San Francisco, hari ini. Rumor layanan email Facebook sebenarnya muncul sejak Februari lalu. Pengguna Facebook otomatis terkoneksi dengan email personal your@facebook.com.

Jika benar diluncurkan hari ini, email facebook langsung menyalip para raksasa pemilik layanan email. Di antaranya hotmail yang punya 361 juta pengguna, Yahoomail yang memiliki 273 juta pengguna dan Gmail yang punya 193 juta pengguna.(MI/RAS)

Pewarta Foto Aksi di Bundaran HI Bela Pemotret 'Gayus'

Para pewarta foto akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka ingin menyatakan pada masyarakat bahwa tidak ada rekayasa foto yang dilakukan Agus Susanto saat memotret pria yang mirip Gayus ini dalam pertandingan tenis di Bali.

"Kami ingin menyampaikan bahwa yang foto yang diambil Agus benar-benar foto asli dan bukan rekayasa. Foto itu murni karya foto jurnalistik," ujar Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta, Muhammad Ali, kepada detikcom, Senin (15/11/2010), Ali menjelaskan hal ini perlu dilakukan, karena ada segelintir orang yang menuduh Agus melakukan rekayasa foto. Padahal menurut Ali, para ahli IT pun telah menyatakan foto tersebut asli bukan rekayasa.

"Kita ingin menyampaikan pada polisi, pada satgas, dan pada orang-orang yang menangani kasus ini. Dengan foto ini kebenaran terungkap," terang fotografer surat kabar Jawa Pos ini.Ali menambahkan dalam 50 tahun terakhir, tidak ada foto jurnalistik yang membuat heboh seperti foto Agus. "Jika tidak ada foto itu, mungkin berbagai kasus kolusi terus terjadi," terang dia.

Mengenai apakah pria dan wanita dalam foto itu adalah benar-benar Gayus Tambunan dan istrinya, Milana, PFI menyerahkan semuanya pada Satgas dan polisi.

"Tugas mereka yang membuktikan, tugas kami hanya memotret apa yang ada di depan kami," tegasnya.

Rencananya aksi ini akan digelar pukul 13.00 WIB. seluruh anggota PFI yang berjumlah puluhan akan mengikuti aksi unjuk rasa ini.

Seperti diketahui, Agus Susanto adalah wartawan Kompas yang memotret pria yang mirip Gayus dalam pertandingan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 pada 5 November di Bali. Polisi bermaksud memintai keterangan suatu saat kelak.

Merapi Relatif Stabil

Nusantara / Minggu, 14 November 2010 06:30 WIB

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Intensitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Sabtu (13/11), terpantau relatif stabil. "Data seismograf, pada pukul 12.00-18.00 WIB sama sekali tak terjadi awan panas dari puncak Merapi," kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta Subandriyo.

Menurut dia, guguran tercatat sebanyak 22 kali dan gempa vulkanik sebanyak 22 kali. Gempa tektonik terjadi tiga kali dan tremor beruntun terus terjadi."Kondisi itu tergolong aman. Jika Sabtu sore di kawasan Yogyakarta dan Sleman sempat ada hujan abu itu karena angin sedang mengarah ke selatan dan barat. Hujan abu itu sepenuhnya bergantung pada arah angin," terang Subandriyo.

Dia mengatakan, sejak meletus pada 5 November 2010, intensitas Merapi cenderung menurun. Namun, masyarakat tetap diminta tetap waspada dan tidak gegabah karena penurunan intensitas bukan patokan Merapi akan kembali ke kondisi normal."Tren penurunan intensitas itu masih terlalu jauh sebagai pertanda Merapi akan kembali normal," katanya.

Menurut dia, meskipun intensitas Merapi menurun, peluang untuk terjadi erupsi besar tetap terbuka. Letusan Merapi secara mendadak perlu diwaspadai."Oleh karena itu, kami minta para pengungsi dan masyarakat untuk bersabar. Penurunan radius berbahaya dan status Merapi memerlukan kajian mendalam," katanya.

Ia mengatakan, penurunan radius berbahaya dan status Merapi perlu dikaji dan dibicarakan secara mendalam, bukan hanya berdasarkan penurunan intensitas dalam beberapa hari terakhir."Intensitas Merapi pascaletusan 5 November 2010 cenderung turun dan terpantau relatif jarang mengeluarkan awan panas besar," katanya.(Ant/ICH)

Gayus Melenggang Mulus karena Fulus

Gayus Tambunan, terdakwa kasus suap pajak seakan tak henti membuat sensasi. Pria yang rekeningnya telah diblokir hampir Rp 100 miliar ini tetap saja mampu 'membungkam' hukum dengan menyuap Kepala Rutan dan para anak buahnya. Bahkan, dengan fulus (uang), Gayus diduga bebas melenggang hingga ke Pulau Dewata.Gayus menjadi kembali heboh setelah Harian Kompas memajang foto yang mirip dengan dirinya sedang menonton tenis di Bali. Dalam foto tersebut, pria yang mirip Gayus tampak mengenakan wig dan memakai kacamata.

Dalam berbagai kesempatan Gayus memang membantah telah melenggang ke Pulau Dewata. Dia bahkan berkelakar jika hobinya main golf, bukan tenis. "Saya tetap di tahanan. Saya nggak ke mana-mana," kata Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 November lalu."Apalagi ini tenis. Saya sukanya golf," jawab Gayus santai sambil nyengir saat terus dicecar wartawan.

Tapi berbagai 'tipu muslihat' Gayus itu tak dihiraukan Mabes Polri. Hingga akhirnya, Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua Kompol Iwan Siswanto diganti. Iwan dibebastugaskan karena mengaku telah melakukan kelalaian dalam tugasnya karena telah 'meloloskan' Gayus Tambunan dari tahanan. 8 Petugas Rutan Brimob juga ikut diganti.

Iwan bersama 8 tersangka lainnya pada 8 November telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta dibebastugaskan dari jabatan. Mereka terkena pasal 5 ayat 2 pasal 11, pasal 12, UU Tipikor."Dia akui kelalaian atau ada kesengajaan, kenalah dia. Diproses diganti. Mereka sudah tidak jaga lagi. Sudah diganti. Bukan (dicopot)," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan, Selasa (9/11/2010).

Setiap minggu, menurut Iskandar, Gayus dapat bebas keluar dari rutan. Menurut Iskandar, Gayus mempengaruhi petugas sehingga bisa melenggang keluar setiap minggu.Pengacara Gayus mengaku bahwa rekening Gayus senilai Rp 28 miliar dan safety box Rp 70 milliar lebih telah diblokir dan disita Mabes Polri. Kepada tim pengacara, Gayus mengaku sudah tidak punya uang lagi.

Namun ternyata, Gayus masih bisa menyuap KEPALA Rutan hingga Rp 368 juta. Ditambah 'menggaji' para penjaga jutaan rupiah per bulannya.Menurut Mabes Polri, Iwan Siswanto mendapat uang dari Gayus dengan kisaran Rp 50-60 juta. Jika Iwan menerima Rp 50-60 juta, lanjut Iskandar, anggota lainnya menerima bervariasi. Jumlahnya tentu lebih kecil dari Karutan Brimob yaitu Rp 5-6 juta.Meski telah diblokir, harta Gayus kemungkinan masih 'tambun'. Untuk menyelidikinya, penyidik Polri maupun PPATK sedang menyelidikinya untuk dicari tahu bagaimana Gayus bisa menyuap untuk bisa ke luar tahanan.

Gayus diketahui sudah tidak ada di tahanan sejak Rabu 3 November 2010. Polri baru mengetahui hal ini hari Minggu 7 November. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi marah besar. Dia memerintahkan anak buahnya menembak Gayus jika eks pegawai Pajak itu tak segera balik ke selnya.

Para polisi kelabakan dan mencari-cari Gayus. Ayah tiga anak itu berhasil dijemput di rumah mewahnya berharga miliaran rupiah di Kelapa Gading pada Minggu malam. Kasus Gayus makin heboh setelah muncul foto pria mirip Gayus dan mirip istrinya sedang menonton tenis di Nusa Dua Bali pada 5 November pukul 21.00 WIB.Kalau benar yang ada di foto itu Gayus asli, bisa jadi dia murni menonton pertandingan tenis. Namun muncul pula isu Gayus bertemu Ketua Umum Partai Golkar yang juga seorang pengusaha, Aburizal Bakrie alias Ical di sana. Yang jelas pihak Ical menyangkal isu itu dengan menyebut, "Kalau ingin bertemu dengan Gayus, kenapa harus di Bali?" sangkal Ical.

Yogyakarta Diselimuti Hujan Abu Tipis Semalaman

Setelah sempat terhenti pada Sabtu (13/11/2010) petang, hujan abu tipis di Yogyakarta dan sekitarnya kembali terjadi. Namun hujan abu ini tipis ini hanya disebabkan oleh arah angin yang menuju ke selatan.

Pantauan detikcom, di Kota Yogyakarta dari pukul 19.00 (13/11) sampai 01.00 (14/11) hampir seluruh kota terkena hujan abu tipis. Hal tersebut membuat para pengendara sepeda motor mengenakan masker dan menutup rapat helm standar yang dikenakannya.Abu vulkanik dengan kadar tipis tersebut tidak dapat dilihat apa lagi pada malam hari. Namun dapat dirasakan ketika mata kita mendadak atau perlahan terasa perih seperti kemasukan debu.

Hujan abu tipis ini juga dilaporkan sampai menjangkau wilayah Bantul. Semakin ke arah utara maka kadar abu yang jatuh dari langit akan terasa semakin tebal.Namun masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya hujan abu tipis ini tidak berkorelasi langsung dengan aktivitas Merapi.

Berdasarkan data seismograf Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) dari pukul 00.00 (13/11) sampai 00.00 (14/11) tercatat sama sekali tidak ada awan panas yang keluar dari puncak Merapi.Ada pun dalam rentang waktu tersebut terjadi gempa vulkanik sebanyak 26 kali. Guguran tercatat terjadi 25 kali dan tremor beruntun juga masih terus terjadi.

"Abu vulkanik ini merupakan awan keseharian yang tertiup angin ke arah selatan," ujar petugas piket BPPTK Purwoto dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu dini hari.

Ruhut Minta Gayus Tambunan Dihukum Mati

Semua orang geregetan dengan ulah Gayus Tambunan yang masih saja menyuap saat di tahanan. Termasuk Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul. Ruhut geram dan meminta agar Gayus dihukum mati saja.

"Walaupun aset sudah disita, dia bisa mengancam menyanyi kepada mafia di luar kalau dia tidak dikasih uang. Kayaknya dia tidak merasa berdosa, saya kira Gayus harus dihukum mati biar tidak melakukan perbuatannya menyuap polisi lagi," ujar Ruhut kepada deetikcom, Sabtu (13/11/2010).

Ruhut meminta Gayus dihukum mati bukan tanpa sebab. Ruhut tak mau Gayus melenggang bebas dari tahanan karena membeli hukum."Apalagi saya lihat ada penilaian psikolog dia psikopat, itu kan bahaya, dia bias-bisa tidak dihukum dan bebas begitu saja," keluh Ruhut.

Ruhut kemudian berharap Polri terus mengembangkan kasus Gayus hingga mengarah ke sejumlah oknum di luar penjara yang terus mensuplai uang kepada Gayus. Menurut Ruhut, Gayus sudah menjadi sosok yang ditakuti di kalangan mafia pajak."Dalam kasus ini perlu dikembangkan, jangan Gayus tambunan sudah menjadi jagoan dia sudah merasa punya ATM dimana-mana yaitu orang yang bersekongkol dengan dia dalam penggelapan pajak," papar Ruhut.

Di internal Kepolisian, Ruhut mendorong agar terus dilakukan pembersihan. Ruhut curiga Gayus sudah menyuap sejumlah aparat Kepolisian."Oleh karena itu semua oknum yang terlibat dengan Gayus sampai petingginya di Kepolisian harus dihukum seberat-beratnya sampai dipecat karena sangat mencoreng citra penegakan hukum kita di tengah musibah," pinta Ruhut.

Kepada Kapolri, Ruhut meminta terus mendorong anak buahnya mengusut kepergian Gayus ke Bali. Menurut Ruhut, hal ini sangat mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia."Saya yakin Kapolri tidak terlibat. Tapi saya minta Kapolri jemput bola usut
ini," pungkasnya.

Merapi Terpantau Relatif Stabil Pagi Ini

Setelah sempat mengeluarkan awan panas pada kemarin (12/11/2010) petang, aktifitas Merapi cenderung turun. Gunung paling aktif di Indonesia ini terpantau landai pagi ini.Berdasarkan data seismograf dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian (BPPTK), tercatat tidak ada lagi awan panas yang signifikan setelah kemarin petang yang berakhir pada pukul 18.40 WIB.

Tremor beruntun juga terus terjadi begitu juga dengan suara gemuruh. Sedangkan untuk gempa vulkanik terjadi dua kali dan gempa tektonik satu kali.Cuaca di sekitar Merapi sendiri cukup cerah. Gunung tersebut dapat dilihat dengan jelas dari arah Sleman, Yogyakarta, Bantul.

Badan gunung tampak jelas berwarna biru terpadu dengan warna langit sebagai latarnya yang berwarna lebih muda. Di puncak tampak gumpalan awan tebal mengepul mengarah ke barat."Memang sudah selama dua pekan terakhir selalu mengarah ke barat. Ya ada beberapa yang ke selatan," ujar petugas piket BPPTK Rinekso dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (13/12/2010) pagi.

Arah angin yang ke barat membuat daerah-daerah di kawasan itu seperti Tempel Sleman dan Muntilan Magelang mendapatkan hujan abu selama beberapa hari terakhir. Sedangkan untuk yang arah selatan mulai relatif jarang dikunjungi abu vulkanik.

Berdasarkan data dari seismograf BPPTK pada Jumat (12/11/2010) petang, awan panas tercatat mulai muncul dari puncak Merapi pada pukul 17.38 WIB sampai 18.40 WIB. Selain itu juga tercatat terdapat gempa tektonik sebanyak dua kali.

Lahar Dingin Mengalir Deras, Jembatan di Mungkit Magelang Terancam Putus

Lahar dingin mengalir deras di sejumlah sungai di Magelang, Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya, jembatan di daerah Progowati, Mungkit, Magelang, tidak bisa digunakan. Jembatan ini ditutup karena tiang penyangganya hampir putus."Tiang penyangganya sudah hampir patah, sehingga ditutup," kata Nursahid warga Bekelan XI, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, melalui Info Anda detikcom, Jumat (12/11/2010).

Nursahid menyatakan, arus kuat lahar dingin di daerah itu terjadi pada Sabtu, 6 November lalu. Awalnya jembatan itu masih bisa digunakan, namun kemarin tiang penyangganya hampir patah. "Sekarang ditutup dengan tong dan juga kayu," katanya. Nursahid menjelaskan, jembatan itu adalah jalan anternatif dari Wates menuju Magelang. Akibat ditutupnya jembatan ini, warga sekitar harus memutar melalui jalur utama Yogyakarta-Magelang. "Saya kemarin harus memutar melalui jalur utama, sehingga menjadi lebih lama," katanya.

Nursahid menyatakan kondisi Magelang hari ini cerah, namun debu tipis Merapi masih terasa. Penduduk juga masih mengenakan masker karena debu-debu Merapi di pinggir jalan belum hilang. "Kalau mobil lewat debunya berterbangan, jadi tetap harus menggunakan masker," katanya.